visitaaponce.com

BANYAK orang yang memasuki 2025 dengan waspada. Sikap seperti itu wajar karena ketidakpastian masih ditemukan di mana-mana. Sikap waspada bukan berarti kehilangan optimisme. Saban tahun baru, optimisme selalu diapungkan. Namun, kali ini optimisme diikuti dengan banyak catatan.

Di Tanah Air, salah satu yang paling dikhawatirkan oleh publik ialah masih melemahnya daya beli. Ibarat penyakit, melemahnya daya beli bisa menjadi kian berbahaya dan menggerogoti daya tahan tubuh dari waktu ke waktu. Karena itu, obat yang diberikan tidak cukup sekadar mengurangi rasa nyeri. Obat yang dibutuhkan ialah penghilang penyakit secara permanen.

Hingga kini, penyakit itu masih bersarang, bahkan menggerogoti otot-otot ekonomi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi konsumsi rumah tangga yang tertahan sepanjang 2024 akibat kemampuan belanja masyarakat yang rendah.

Baca juga : Hak Jawab Poltracking Indonesia Terkait Editorial Kembalikan Muruah Lembaga Survei

Pada triwulan I 2024, konsumsi rumah tangga masih tumbuh 4,91%, naik dari 4,47% pada triwulan IV 2023. Namun, mulai triwulan II dan berlanjut hingga triwulan III 2024, konsumsi rumah tangga tak banyak perubahan, masing-masing 4,93% dan 4,91%.

Bahkan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2024 yang 4,91% itu turun jika dibandingkan dengan kuartal III 2023 yang masih bisa tumbuh 5,06%. Karena itu, jika tren penurunan tersebut terus terjadi, nasib pertumbuhan ekonomi kita bakal makin mendapatkan tantangan besar.

Itu disebabkan konsumsi rumah tangga merupakan penyangga utama pertumbuhan ekonomi di negeri ini. Lebih dari 50% kontributor pertumbuhan ekonomi kita ialah sektor konsumsi rumah tangga.

Baca juga : Perlu Regulasi Larang Mudik

Sulit dibayangkan bagaimana nasib ekonomi Tanah Air jika sektor konsumsi rumah tangga terus terpukul disebabkan pelemahan daya beli yang terus-menerus. Rumitnya lagi, pemukul daya beli di Tanah Air bukan semata banyaknya harga barang yang naik pada tahun lalu.

Saat harga-harga sudah mulai turun pun, daya beli belum kunjung naik. Bertambahnya angka pengangguran dan pendapatan masyarakat yang rata-rata hanya naik 1,5% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga membuat pertumbuhan konsumsi tertahan.

Menurunnya konsumsi paling banyak terjadi di kelompok kelas pekerja atau kelompok masyarakat yang dikategorikan BPS berada di kelas menengah. Mereka ialah kelompok yang berpenghasilan Rp4 juta-Rp5 juta per bulan.

Baca juga : Mencegah LP dari Covid-19

Bukan cuma karena jumlah kelas pekerja yang juga turun akibat gelombang PHK terjadi sepanjang tahun, masyarakat yang masih bekerja pun mulai tergilas oleh fenomena 'makan tabungan' alias mantab. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), fenomena mantab itu dapat dilihat dari saldo rata-rata kelompok rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta pada Juni 2024 yang mencapai Rp1,5 juta. Angka itu anjlok jika dibandingkan dengan kondisi 2019 yang jumlahnya masih sebesar Rp3 juta.

Dari situ dapat dilihat bahwa kelompok kelas menengah yang menjadi motor penggerak utama konsumsi kini lebih cenderung berhati-hati dalam pengeluaran. Jika kelas pekerja mulai mengerem belanja, laju roda pertumbuhan ekonomi dipastikan akan melambat.

Situasi itu kian diperparah oleh susutnya jumlah kelas menengah. Kembali merujuk pada data BPS, banyak kelas pekerja yang kini sudah turun kelas.

Baca juga : Paket Insentif Pengganti Mudik

Dari 57,33 juta orang yang masuk kelas menengah pada 2019, kini jumlahnya tinggal 47,85 juta orang atau hampir 10 juta orang turun kelas dalam lima tahun terakhir. Jika dibuat rata-rata, 2 juta orang tiap tahun turun kelas.

Penurunan itu tentu berdampak pada pengurangan kontribusi kelas menengah terhadap konsumsi domestik. Pangsa konsumsi mereka turun dari 45,6% pada 2018 menjadi hanya 40,3% pada 2023.

Persoalan daya beli masyarakat memang bukan masalah sepele bagi pemerintah. Apalagi ekonomi masih belum sepenuhnya pulih setelah sempat tertekan teramat dalam sepanjang 2020-2022 akibat pandemi covid-19.

Karena itu, pemerintah dituntut berpikir out of the box untuk mencari jalan keluar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus mencari jalan kreatif dalam mengerek daya beli masyarakat, termasuk dengan memberikan insentif pajak, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan mendorong pertumbuhan pendapatan riil.

Tidak kalah penting, gerakkan kembali industri yang kini tengah tertatih-tatih menuju jurang deindustrialisasi. Itu disebabkan dari industrilah lapangan kerja formal terserap. Bila semua orang bekerja, daya beli akan menggeliat lagi.

Mumpung trompet Tahun Baru masih basah karena baru saja ditiup, ada baiknya pemerintah menjadikan 2025 sebagai tahun kebangkitan daya beli masyarakat. Jangan sampai lupa, salah satu esensi pembentukan negara ini ialah memajukan kesejahteraan umum, bukan membuatnya mundur.