DPR Pemerintah Gagap Kendalikan Harga Pangan
BEBERAPA hari menjelang Ramadan, pemerintah dinilai masih belum bisa mengendalikan gejolak harga pangan. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin menyatakan bahwa dirinya melihat bahwa pemerintah gagap dalam mengendalikan harga pangan.
"Kami melihat pemerintah gagap mengendalikan harga pangan, terutama beras, karena memang stok yang dimiliki terbatas ditambah lagi produksi yang kurang. Selain itu, impor beras juga tidak mudah karena negara-negara penghasil beras juga pada simpan stok akibat situasi dunia yang tidak menentu," terangnya saat dihubungi pada Senin (4/3).
Pasalnya, bukan hanya beras yang harganya bergejolak. Ada pula cabai yang mengalami kenaikan harga setiap menjelang Ramadan dan Hari Raya.
Baca juga : H-1 Pemilu, Harga 12 Komoditas Pangan Alami Kenaikan
"Antisipasi yang lambat dan tidak ada langkah strategis dan jelas untuk mengatasi (kenaikan harga) sehingga yang berlaku hukum pasar. Yang kasihan konsumen dan petani tidak dapat harga yang bagus," cetus Andi.
Andi menilai tata niaga pangan di Indonesia masih semrawut. Padahal di sisi lain Indonesia memiliki berbagai kementerian dan lembaga yang seharusnya menjaga sektor pangan seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), Bulog, serta Badan Pangan Nasional (Bapanas).
"Ini terutama masalah data yang tidak pernah sinkron dan juga pengawasan tata niaga yang harus diperketat sehingga tidak ada penimbunan atau mengambil untung jangka pendek," pungkasnya. (Z-2)
Terkini Lainnya
Mutasi Salah tanpa Evaluasi
Surya Paloh Sebut Kunjungan Dasco Bentuk Hangatnya Persahabatan
Surya Paloh Tekankan Fraksi NasDem DPR Perjuangkan Kepentingan Masyarakat
DPR Minta KKP dan TNI AL Perkuat Koordinasi terkait Pagar Laut
Lindungi Petani dengan Serap Gabah Sesuai HPP
Gelar Pahlawan Nasional Ratu Kalinyamat Buah Kolaborasi Kuat Semua Pihak
PKS Sambut Baik Gencatan Senjata antara Hamas dan Israel di Gaza
PKS tidak Setuju Program MBG Pakai Dana Zakat
PKS Sambut Positif Putusan MK soal Penghapusan Presidential Threshold
DPR RI akan Menindaklanjuti Penghapusan Presidential Threshold
PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, PKS: Pilihan Tepat demi Daya Beli Masyarakat
Golkar, PKS dan PDIP Butuh Evaluasi Internal usai Pilkada
RUU Sisdiknas dan Harapan Mewujudkan Pendidikan Holistik
Bahaya Mengancam Anak di Ranah Daring
Penghancuran Kreatif
Trumpisme dalam Tafsiran Protagorian: Relativitas dalam Ekonomi Global
PLTN di Tengah Dinamika Politik dan Korupsi, Siapkah Indonesia Maju?
Setelah 30 Kali Ditolak MK
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap