visitaaponce.com

Pertamina Siap Ikuti Arahan Pemerintah soal Pembatasan BBM Bersubsidi

Pertamina Siap Ikuti Arahan Pemerintah soal Pembatasan BBM Bersubsidi
PT Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi.(MI)

PT Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi.

"Prinsipnya Pertamina Patra Niaga akan mengikuti regulasi atau peraturan yang ditetapkan pemerintah," ujar Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari kepada Media Indonesia, Kamis (11/7).

Upaya distribusi subsidi tepat sasaran terus dilakukan secara paralel. Pihaknya melakukan pedataan melalui QR code dan juga KTP untuk distribusi elpiji 3 kg.

Baca juga : BEM RI Dukung Alihkan Subsidi BBM untuk Kegiatan Produktif

"Paralel upaya-upaya subsidi tepat juga terus kami lakukan seperti pendataan pengguna BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) melalui QR code dan pendataan pengguna LPG 3 kg dengan pendaftaran menggunakan KTP," terangnya.

Hingga saat ini pendaftaran QR code untuk biosolar telah tercapai 100% dengan jumlah nopol lebih dari 4,6 juta pendaftar. Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong. Untuk LPG 3 kg pendataan mencapai 45,3 juta NIK.

Selain itu, kata Heppy, Pertamina juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Hal itu untuk membantu pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan juga elpiji 3 kg.

Baca juga : Menkeu sebut Subsidi BBM Mayoritas Dinikmati Orang Kaya, Ini Datanya

"Juga koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG subsidi di lapangan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Dia menyebut pembatasan itu sudah bisa dimulai pada 17 Agustus nanti.

Akan tetapi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, kemudian membantah bahwa pembatasan itu baru sebatas wacana. Sebab, hal itu belum tertuang dalam revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

"Kita akan rapatkan lagi, belum (ada pembatasan)," ujar Airlangga. (Z-8)

 

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putra Ananda

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat