visitaaponce.com

PERSATUAN Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung dan merealisasikan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Program ini diyakini mampu menuntaskan backlog perumahan dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sebagai asosiasi pengembang tertua, terbesar, tepercaya dan sebagai kontributor perumahan terbanyak, maka REI adalah kekuatan terdepan yang paling siap merealisasikan target pembangunan 3 juta rumah tersebut," tegas Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, dalam acara diskusi Peluang dan Tantangan Program Rumah Subsidi yang diselenggarakan oleh BPP Himpunan Pengusaha KAHMI (Hipka) secara online, belum lama ini.

Baca juga : Kepastian Kuota FLPP 2024 Jadi Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Data SiKumbang menunjukkan bahwa pada 2023, REI berkontribusi sebesar 44,6% terhadap realisasi pembangunan rumah bersubsidi dan 55,4% untuk rumah komersial (nonsubsidi).

Hingga 23 Juli 2024, realisasi rumah subsidi anggota REI mendominasi sebesar 46%, sementara 54% untuk rumah komersial.

Strategi REI untuk Mendukung Program 3 Juta Rumah

Untuk menyukseskan program 3 juta rumah, REI telah menyiapkan beberapa strategi utama. Pertama, REI mendorong pemerintah untuk menyiapkan captive market melalui data profiling mengenai kriteria, siapa dan di mana masyarakat yang membutuhkan rumah.

Baca juga : Pengamat: Sektor Properti di Era Pemerintahan Baru Diprediksi Membaik

"Profiling terhadap data backlog ini perlu dilakukan sehingga rumah yang dibangun nantinya dapat ter-deliver secara baik, terjaga, dan tepat sasaran," ujar Joko Suranto.

Kedua, REI bersama LM UI sedang melakukan riset untuk menghitung secara lebih akurat dampak industri properti terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

REI juga telah menyiapkan peta jalan (road map) untuk menyelesaikan backlog perumahan melalui pendekatan propertinomic.

Baca juga : Kuota Pembiayaan Rumah Subsidi Hampir Habis, 3 DPD REI Usul Hal Ini

"Road map ini sudah kami sampaikan langsung kepada presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Beliau sangat mengerti dan memahami persoalan yang terjadi di sektor perumahan serta paham pentingnya perumahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," sebut Joko Suranto.

Ketiga, REI tengah memitigasi beberapa peraturan yang perlu disinkronisasi dan diharmonisasi, khususnya terkait perizinan.

Sinkronisasi ini mendesak dilakukan karena perizinan saat ini kembali dikendalikan oleh pemerintah daerah, berlawanan dengan semangat UU Cipta Kerja yang menekankan perizinan sederhana dan cepat berbasis OSS.

Baca juga : Pemerintah DIY Dorong Program KPR Sejahtera FLPP untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Keempat, REI sedang memperdalam kajian terkait dana pendampingan untuk percepatan pencapaian 3 juta rumah, terutama bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan Rp8 juta – Rp15 juta per bulan.

"Dengan asumsi sekitar 5 persen dari sumber dana tersebut dihimpun untuk pendampingan perumahan, maka potensi dananya diperkirakan mencapai Rp163 triliun," paparnya.

Jika dana pendampingan ini tersedia, kata Joko Suranto, maka setidaknya dapat memenuhi pembiayaan untuk sekitar 600 ribu hingga 800 ribu unit rumah per tahun dengan harga antara Rp300 juta sampai Rp500 juta per unit yang bisa menjadi modal bagi capaian program 3 juta rumah. Menurutnya, jika merujuk piramida backlog perumahan, kelompok masyarakat sedikit di atas MBR ini persentasenya mencapai 35%.

Kelima, REI mendorong penuh terbentuknya Kementerian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan yang memiliki kewenangan merencanakan dan mengeksekusi pembangunan perumahan nasional.

"Tugas besar ini butuh tanggung jawab. Jadi mustahil 3 juta rumah itu terealisasi tanpa kementerian khusus karena tentunya butuh koordinasi dan kewenangan regulasi yang kuat agar program ini dapat berhasil," pungkas Joko Suranto.

Saat ini kebijakan perizinan perumahan diatur oleh enam kementerian yang dalam praktiknya menyulitkan proses dan koordinasinya.

Dukungan Pembiayaan

Direktur Consumer BTN, Hirwandi Gafar, juga menekankan pentingnya dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan terhadap pencapaian program 3 juta rumah.

"Sektor perumahan memiliki multiplier effect terhadap 185 subsektor industri yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi," ujarnya. Selain meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sektor ini juga meningkatkan penerimaan negara dari pemasukan pajak.

Menurut Hirwandi, sektor perumahan juga berdampak pada kehidupan, kesejahteraan sosial, dan kecerdasan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan adanya program pembiayaan yang affordable dan equitable bagi seluruh kelompok masyarakat. (Z-10)