visitaaponce.com

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan beberapa finalisasi kebijakan yang substansial di APBN 2025 akan disepakati bersama oleh Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini termasuk rincian anggaran pada kebijakan makan bergizi gratis yang total anggarannya mencapai Rp 71 triliun, dan kebijakan penaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Sampai saat ini, kita sudah mendapatkan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah total anggaran Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis. Detailnya nanti Bapak Presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya. Soal gaji PNS nanti juga Presiden terpilih akan menyampaikan," kata Sri Mulyani usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/8).

Ia mengatakan saat ini penyusunan RAPBN 2025 masih berlangsung. Untuk beberapa finalisasi  kebijakan yang substansial akan dituangkan ke dalam nota keuangan dan dibacakan oleh Kepala Negara pada Sidang Paripurna DPR RI, 16 Agustus mendatang.

Baca juga : Jokowi: RAPBN 2025 harus Akomodasi Semua Program Pemerintahan Prabowo Subianto

"Saya tidak akan menyampaikan substansinya, hanya prosesnya saja," kata Menkeu.

Beberapa pembahasan yang sudah mendapatkan persetujuan yaitu, pertama terkait lingkungan ekonomi makro, baik dari sisi global dan nasional yang akan mempengaruhi berbagai asumsi untuk pelaksanaan RAPBN 2025.

"Kami hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dan presiden terpilih mengenai situasi makro, yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak dalam hal ini dan lifting minyak serta lifting gas," imbuhnya.

Baca juga : Prabowo Subianto Dapat Jaminan Keleluasaan Penggunaan APBN 2025

Kedua, untuk postur APBN 2025, itu sudah dilaporkan Sri Mulyanikepada presiden dan presiden terpilih mengenai pembahasan awal dari DPR dalam hal ini melaluiKerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, kata Menkeu, RAPBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih.

Sehingga pemerintah saat ini mulai menghitung untuk program-program yang bawaan presiden terpilih Makan Bergizi Gratis, juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari presiden terpilih.

Baca juga : Jokowi Minta Seluruh Visi Misi Prabowo Masuk ke APBN 2025

"Ini sudah masuk di dalam postur RAPBN 2025. Untuk beberapa kebijakan khusus, nanti akan disampaikan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih pada saat beliau sudah memulai dari pemerintahan pada Oktober 2023," kata Menkeu.

Menkeu meyakinkan bahwa proses transisi pemerintahan berjalan sangat baik, dan komunikasi berjalan intens antara pemerintah sekarang dengan pemerintah presiden dan wapres terpilih.

"Juga mengenai program-program detail juga sudah mulai kita tampung dan nanti akan dituliskan dalam nota keuangan," tandasnya. (Z-11)