visitaaponce.com

INDONESIA melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menginisiasi Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multi-pihak atau High-Level Multistakeholder Partnerships (HLF-MSP) 2024 di Bali, 1-3 September 2024. Forum internasional ini merupakan inisiatif strategis untuk mengatasi tiga masalah global, yakni global polycrisis, melemahnya multilateralisme, dan dampak pandemi global. 

Tiga fokus pembahasan HLF-MSP 2024 adalah pertama, kemitraan lintas negara yang memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular guna menciptakan solusi bersama dalam menghadapi tantangan global. Kedua, merumuskan strategi kolaborasi untuk meningkatkan ke­sejahteraan dan keberlanjutan melalui ekonomi yang berkelanjutan dengan menekankan pada pentingnya integrasi lingkungan dalam pembangunan. Ketiga, mendorong pembangunan melalui pembiayaan yang inovatif, yang menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan secara efektif.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memaparkan kondisi global yang sedang menghadapi fragmentasi, diperburuk dengan adanya konvergensi tantangan global. 

Baca juga : Lampaui Target Peserta, HLF MSP 2024 Siap Digelar di Bali

“Ketegangan geopolitik, kesenjangan, kemiskinan ekstrem, perubahan iklim, pandemi global, krisis keuangan, dan gangguan rantai pasokan global, secara signifikan menghambat upaya kolektif kita untuk mencapai SDGs pada 2030,” ungkap Menteri Suharso di High-Level Plenary Session HLF-MSP 2024: Building Bridges: Unlocking the Full Potential of Global South through Multi-Stakeholder Partnerships di Bali, Senin (2/9). 

Penelitian World Trade Organization menunjukkan dunia terbagi menjadi dua blok perdagangan yang mengakibatkan penurunan produk domestik bruto global sebesar lima persen. IMF pun memperkirakan kerugian global akibat fragmentasi perdagangan berkisar 0,2% hingga 7% PDB. 

“Dunia tidak dapat membiarkan fragmentasi. Menghadapi periode penuh gejolak saat ini sangat menantang. Oleh karena itu, langkah-langkah transformatif dan kerja sama internasional yang lebih kuat menjadi semakin penting untuk mendorong agenda Sustainable Development Goals 2030,” urai Menteri Suharso. 

Baca juga : PT Pindad Urun Produksi Senjata di Afrika Selatan

Indonesia menekankan pentingnya perubahan transformatif untuk mempercepat upaya kolaboratif dalam mengatasi tantangan global. Kemitraan multi-pemangku kepentingan juga berfungsi meningkatkan tindakan kolektif melalui mobilisasi sumber daya, tanggung jawab bersama, dan mendorong kerja sama inklusif dan solusi inovatif. 

HLF-MSP 2024 disiapkan untuk membahas solusi kemitraan multi-pemangku kepentingan yang mampu bertindak sebagai jembatan antara Utara-Selatan dan Selatan-Selatan sehingga membuka seluruh potensi Dunia Selatan. 

Kolaborasi berbagai mitra dan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mempercepat tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) 2030. 

Baca juga : Negara Berkembang Sepakat Kurangi Pemakaian Dolar AS Hingga Nol

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkapkan hanya 15% target TPB/SDGs yang sesuai jalurnya, sementara sisanya berjalan mundur dan lebih dari separuh dunia terancam tertinggal. Untuk itu, panel-panel di HLF-MSP 2024 membahas berbagai topik terkait kemitraan multi-pihak, termasuk di bidang logistik, pembiayaan, ekonomi sirkular, kenaikan permukaan laut, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan usaha kecil, energi bersih, dan cara mencapai target TPB/SDGs di 2030. 

“TPB/SDGs merupakan platform kolaborasi antar sektor, subsektor, negara, kota, untuk memastikan setiap prosesnya kolaboratif, tidak ada yang tertinggal, untuk enam tahun ke depan menjelang 2030, perlu contoh konkret, sinergi terus menerus. Di HLF MSP 2024 ini, kita akan mende­ngarkan solusi dan praktik baik dari masing-masing negara untuk kita adopsi dan terapkan masing-masing,” urai Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, Senin (2/9). 

Peran aktif Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular menjadi inisiatif yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan riset ekonomi antar negara berkembang. Sebanyak 63% indikator TPB/SDGs di Indonesia telah mencapai target, sementara 16% indikator lainnya menunjukkan perbaikan yang signifikan. 

Baca juga : Percepatan Capaian SDGs, Kemitraan Jadi Kunci Utama

“Pencapaian ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara paling progresif dalam pencapaian TPB/SDGs di kelompok negara berpenghasilan menengah atas,” jelas Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti. 

Pemerintah Indonesia terus berupaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui ekonomi biru sebagai salah satu pilar penting dalam strategi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, terlebih dengan menciptakan nilai tambah dari sumber daya laut Indonesia. 

Ekonomi biru tidak hanya fokus pada sektor perikanan, tetapi juga mencakup berbagai sektor lainnya seperti pariwisata, industri manufaktur di kawasan pesisir, dan pengolahan produk laut. Amalia juga menekankan perlu perubahan paradigma dalam memanfaatkan sumber daya laut lebih inovatif dan berkelanjutan. 

“Blue economy ini adalah pendekatan multi-sektor yang menciptakan nilai tambah secara inklusif dan berkelanjutan. Tanpa penciptaan nilai tambah, sulit bagi kita untuk meningkatkan produktivitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi,” jelas Amalia.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Bogat Widyatmoko menjelaskan hasil utama yang dihasilkan HLF-MSP 2024 adalah pergeseran fokus KSST dari dana bantuan menjadi ranah perdagangan dan investasi. Selain itu, penguatan kerja sama bilateral, berbagi pengetahuan, dan rekomendasi kebijakan agar memberikan manfaat bagi pembangunan.  

Kerangka kerja kolaborasi ini juga menghadapi sejumlah hambatan, termasuk menghindari pajak ganda dalam perdagangan dan investasi, serta restrukturisasi aliansi masa depan dalam pembiayaan campuran global. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian PPN/Bappenas menjajaki kerja sama dengan UNCTAD dan South Centre untuk mencari solusi pajak ganda dan bekerja sama dengan suatu lembaga keuangan yang belum dapat disebutkan namanya untuk merumuskan pembiayaan inovatif, dengan cara yang menguntungkan semua negara dalam kerangka KSST. 

“Mengatasi dua tantangan ini adalah pekerjaan rumah bersama kita ke depan. Sebagai bagian kerangka kerja kolaborasi ini, kita juga akan memprioritaskan kerja sama ekonomi pembangunan untuk UKM, serta akan mengatur pertemuan bilateral di masa mendatang antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dan UNCTAD,” jelas Bogat. 

Indonesia mendorong pe­nguatan perdagangan dan investasi dengan negara Afrika ke depan, dengan harapan dapat menciptakan nilai dan inovasi untuk menguntungkan negara mitra serta membantu Indonesia lebih dekat mencapai Visi Indonesia Emas 2045. HLF MSP menekankan terobosan inovatif dan kerangka kolaborasi KSST menjadi perantara untuk mencapai tujuan diplomasi yang komprehensif sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. 

“Kami mengupayakan Kerja Sama Selatan-Selatan saling menguntungkan bagi semua pihak, karena kami menekankan pentingnya diplomasi ekonomi melalui perdagangan dan investasi ke depan,” jelas Amalia. 

Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Perencanaan Nasional dan Koordinasi Pembangunan Kepulauan Solomon Rexon Annex Ramofafia dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perencanaan dan Koordinasi Bantuan Pembangunan Republik Demokratik Kongo Guylain Nyembo Mbwizya, Suharso membahas kerja sama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait proses perencanaan di Indonesia. 

“Belajar bagaimana Indonesia menyusun perencanaan, bagaimana Indonesia bisa sampai hari ini. Bagaimana tahapan-tahapan pe­rencanaannya. Mereka ingin­ mengirim ahlinya ke sini untuk belajar dan kita juga ingin belajar karena mereka kaya sumber daya alam, mereka kaya kobalt yang diperlukan untuk membuat baterai karena kita punya nikel, jadi kita bisa kerja sama dengan mereka,” jelas Suharso. 

HLF MSP 2024 dihadiri de­legasi dari 44 negara, termasuk 7 kepala negara, yang terdiri dari 6 pemimpin Afrika dan 1 pemimpin Timor Leste. HLF MSP 2024 juga dihadiri 1.502 peserta dan menghadirkan 86 pembicara kunci dalam 12 parallel event, 16 side event, 24 ekshibisi, dan 16 pertemuan bilateral. 

Tercatat 64% perwakilan pemerintah dan 34 persen dari non-pemerintah hadir untuk membahas tiga subtema, yaitu KSST, ekonomi berkelanjutan, serta pembiayaan inovatif. (RO/Z-3)