Pemerintah Pastikan Terus Monitor Daya Beli Masyarakat
PEMERINTAH memastikan bakal terus memonitor perkembangan ekonomi domestik, terutama yang berkaitan dengan kondisi kelas menengah. Perubahan kelas masyarakat yang terjadi dalam beberapa waktu ke belakang dinilai masih terkendali dan sejalan dengan transformasi ekonomi dalam negeri.
"Jadi kita harus melihat ekonomi Indonesia mengalami perubahan, karena ada berbagai faktor. Entah itu karena teknologi, entah karena perubahan dari struktur ekonominya," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada pewarta di Jakarta, Jumat (4/10).
"Kita akan terus memperhatikan agar masyarakat yang paling rentan mendapatkan dukungan, apakah itu dalam bentuk bantuan sosial atau pelatihan, dan di sisi lain memperbaiki iklim investasi sehingga muncul lapangan kerja baru," tambahnya.
Baca juga : Kelas Menengah Anjlok, Tunda Pembatasan BBM Bersubsidi
Merujuk dari berbagai data, kata Sri Mulyani, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), indeks retail, hingga kemampuan belanja masyarakat masih berada dalam level yang stabil dan tinggi. Dengan kata lain, penurunan tajam seperti yang banyak diungkapkan pihak ihwal anjloknya daya beli masyarakat.
"Ini artinya di kelompok masyarakat yang di-capture atau yang direkam melalui index consumer confidence, apakah kepercayaan konsumen maupun dari sisi retail masih menunjukkan adanya aktivitas yang cukup konstan atau stabil," jelas Sri Mulyani.
Namun dia juga tak menampik dari berbagai data terjadi penurunan status masyarakat dari kelas menengah menjadi menuju kelas bawah. Namun di saat yang sama, sejumlah data turut menunjukkan masyarakat miskin naik kelas menjadi golongan menuju kelas menengah.
"Jadi dalam hal ini kita melihat adanya dua indikator, yang miskin naik, tetapi yang kelas menengah turun. Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi. Dengan inflasi tinggi, garis kemiskinan naik. Mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah," tutur perempuan yang karib disapa Ani tersebut.
"Kita tetap mendengar dalam hal ini, upamanya terjadinya PHK di satu tempat, tetapi di sisi lain ada job creation. Menurut statistik, 11 juta lebih dalam 3 tahun terakhir, angkatan kerja baru atau lapangan kerja baru terbuka. Jadi ini semuanya kan harus dilihat secara keseluruhan. Kita melihat sebetulnya dalam ekonomi yang terjadi transformasi," pungkas dia. (Z-2)
Terkini Lainnya
Menkeu Sri Mulyani Klaim Angka Kemiskinan Turun di 2024
Sri Mulyani: Defisit APBN 2024 Jauh Lebih Kecil dari Perkiraan
Prabowo Pasang Badan untuk Sri Mulyani
Bantuan Tunai 60 Persen dari Gaji untuk Korban PHK
Besaran yang Pemerintah Tanggung dari Objek Dikecualikan PPN 12 Persen
Menkeu Israel Ingin Negara Yahudi Cakup Palestina hingga Saudi
Kenaikan PPN 12 Persen: Ini 5 Fakta Penting yang Perlu Anda Ketahui
Kenaikan UMP tak Berdampak jika Kebijakan Pemerintah Beratkan Masyarakat
Daya Beli Turun karena Masa Transisi Pemerintahan
Deflasi Beruntun karena Pemerintah Salah Bikin Kebijakan
Pemerintah Jangan Sibuk Hibur Diri di Tengah Deflasi
Pertumbuhan Kian Cepat Berkat Kolaborasi
BRICS+: Kecakapan Kebijakan Energi Indonesia
ISPA HMPV (human meta pneumo virus)
‘Aisyiyah Berkemajuan untuk Indonesia Berkeadilan
PLTN di Tengah Dinamika Politik dan Korupsi, Siapkah Indonesia Maju?
Setelah 30 Kali Ditolak MK
Dokter Buruh
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap