APBN Disebut Bakal Dapat Durian Runtuh hingga Rp400 Triliun
BAK durian runtuh, Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) disebut bakal mendapat pemasukan tambahan sekitar Rp400 triliun. Itu berasal dari potensi pendapatan pajak atas kasus-kasus lampau dan potensi penerimaan dari kredit karbon dalam negeri.
Hal itu disampaikan Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo dalam Dialog Ekonomi Kadin di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (23/10).
Dia mengaku mendapatkan laporan dari Jaksa Agung Muda bahwa ada sekitar 300 pengusaha pemilik kebun yang menjalankan bisnis dengan cara ilegal. Cara ilegal yang dimaksud ialah pengusaha itu tak memiliki NPWP dan tak memiliki rekening bank di dalam negeri.
"Ini sudah dikasih laporan ke pak Prabowo, segera bisa dibayar Rp189 triliun dalam waktu singkat, dan waktu lebih lama tapi tahun depan bisa tambah Rp120 triliun lagi. Sehingga Rp300 triliun itu masuk ke kas negara," ujarnya.
Selain itu, sumber pemasukan lain bagi APBN dalam waktu dekat ialah dari kredit karbon. Hashim mengaku ditunjuk sebagai utusan khusus presiden dalam COP 29 di Baku, Azerbaijan. Dari kajian awal PBB, Indonesia berpotensi menawarkan kredit karbon hingga 577 juta ton.
Hashim mengasumsikan harga karbon per ton di Indonesia mencapai US$10. Dia mengatakan bakal melelang kredit karbon tersebut dalam forum tersebut. Diharapkan negara penghasil emisi berminat untuk membeli karbon dari Indonesia.
"Berarti apa, berarti itu USD 5,8 miliar anggaran. Saya sudah cek dengan Tommy Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan, maaf, keponakan saya, dia sudah konfirmasi di APBN, itu tidak dihitung. Berarti apa, kita bisa dapat tambahan Rp90 triliun kurang lebih dana baru," urai Hashim.
Selain itu, dari kajian yang dilakukan Jeff Bezos Foundation bersama PBB dan KLHK, Indonesia masih berpotensi mendapat tambahan kredit karbon untuk ditawarkan sebanyak 600 juta ton.
Dus, kata Hashim, Indonesia dapat peluang pendapatan baru lagi sebesar US$6 miliar. "Berarti kita bisa dapat (lagi) Rp190 triliun tambahan dana untuk masuk APBN," imbuhnya.
"Berarti apa, kita dari pengusaha nakal Rp190-Rp300 triliun, yang karbon kita bisa dapat Rp190 triliun, itu sudah Rp400 triliun kurang lebih dana baru," pungkas Hashim. (Mir/M-4)
Terkini Lainnya
Perundingan IEU-CEPA Buka Akses Pasar 17 Triliun Dolar AS
Industri Pasar Modal Dinilai Akan Membaik Tahun Depan
Upah Minimum Naik, Kadin: Perusahaan Jangan Lakukan PHK
18 Ketua Kadin Provinsi Gugat Penyelenggaraan Munaslub 2024
DMI Luncurkan Program Rumah Wirausaha Masjid
Pemerintah Perlu Maksimalkan Potensi Kredit Karbon Indonesia
Sakit Hati Politik
Jalan Lain Mengakhiri Korupsi
Pembangunan HAM di Indonesia sebagai Gerakan Transformasi Sosial
Realitas Baru Timur Tengah
Indonesia Kekurangan Dokter: Fakta atau Mitos?
Serentak Pilkada, Serentak Sukacita
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap