visitaaponce.com

SALAH satu opsi yang bisa digunakan untuk penyelesaian permasalahan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex yang dinyatakan pailit dan berpotensi mem-PHK ribuan karyawannya adalah dengan mengubah bentuk usaha PT Sritex menjadi koperasi.

"Alternatifnya bisa koperasi pekerja atau koperasi multipihak," kata Sekretaris Umum Sritek Yayasan Proklamator Bung Hatta (YPBH) Ezrinal Azis, dalam keterangannya, Minggu (27/10).

Menurut dia, perubahan bentuk usaha korporasi yang berbasiskan pada shareholder menjadi bentuk usaha koperasi yang berbasiskan stakeholder bukanlah hal baru.

Baca juga : Sritex Ungkap sedang Menyiapkan Strategi Besar untuk Selamatkan Industri

Pada 2017, C-Mac sebuah perusahaan multinasional dari Australia yang bergerak dalam bidang industri peralatan baja terancam bangkrut karena terlilit hutang. Namun, atas saran konsultan, mengubah bentuk usahanya menjadi koperasi. Dalam dua tahun, perusahaan ini bangkit serta mampu melunasi hutang-hutangnya.

"Hal ini disebabkan tumbuhnya rasa memiliki dari karyawan perusahaan. Lantaran perusahaan menjadi milik karyawan, mereka lebih bersemangat dan rela berkorban seperti untuk sementara waktu menghapus beberapa fasilitas yang membebani biaya operasional," terang Ezrinal.

Ezrinal menambahkan di Indonesia hal serupa pernah terjadi, yaitu pada Perum Pengeringan Tembakau di Bojonegoro, Jawa Timur. Ketika itu, pada 1976, pemerintah berencana melikuidasi perum itu karena terus merugi.

Baca juga : Digitalisasi dan Inovasi jadi Kunci Kopnus dalam Berdayakan Pensiunan

"Karyawannya yang sudah membentuk koperasi, kemudian membeli peralatan pengeringan dengan cara dicicil sehingga usaha tersebut tetap berjalan dalam bentuk koperasi dengan nama Kareb yang lebih berkembang hingga saat ini," terangnya.

Pada sisi lain, nomenklatur Kabinet Merah Putih yang kini memisahkan Kementerian Koperasi dengan Kementrian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lebih membuka jalan bagi berkembangnya koperasi menjadi usaha besar sebagaimana di negara-negara maju.

"Hal ini juga diungkap oleh Menteri Koperasi Budi Ari usai pelantikan. Selama ini koperasi selalu dipersepsikan sebagai usaha kecil, bahkan informal," ucapnya.

Baca juga : Pemerintah akan Prioritaskan Penyelamatan Karyawan Sritex dari PHK

Menurut Ezrinal, mengubah bentuk usaha dari korporasi menjadi koperasi memang bukan hal mudah, tapi jadi sesuatu yang realistis dan feasible untuk dilaksanakan. "Apalagi, dengan perhatian besar dari pemerintah yang peduli terhadap nasib para pekerja Sritex yang berjumlah ribuan orang," imbuhnya.

C-Mac, jelas Ezrinal, memerlukan waktu beberapa bulan untuk mengubah corporate culture perusahaan menjadi koperasi. Misal, dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) jadi Rapat Anggota Tahunan (RAT), lalu terkait pembagian keuntungan yaitu dari pembagian dividen bagi pemegang saham jadi pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota. "Namun, terkait bisnisnya tetap berjalan seperti sebelumnya," pungkas Ezrinal.

Ketua YPBH Prof Maizar Rahman berharap perubahan bentuk usaha menjadi bentuk koperasi di Indonesia dilakukan secara masif karena ini sesuai dengan konstitusi yakni Pasal 33 UUD 1945 yang mengedepankan demokrasi ekonomi.

Baca juga : 20 Tahun Perjalanan Kopnus Ubah Citra Koperasi di Indonesia

"Kami meyakini Kabinet Merah Putih yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat akan mengupayakan koperasi menjadi sokoguru perekonomian bangsa guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat."

Ajukan kasasi
Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau dikenal sebagai Sritex sendiri telah mengajukan kasasi terkait putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, Jawa Tengah.

Pengajuan kasasi tersebut dilakukan oleh Manajemen Sritex sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok. "Kami menghormati putusan hukum tersebut, dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya di Jakarta.

Disampaikan Manajemen, kasasi tersebut sudah diajukan ke Mahkamah Agung (MA) per hari ini, dengan harapan bisa menyelesaikan persoalan pailit dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para pemangku kepentingan.

Sritex selama 58 tahun telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia. Sebagai perusahaan terbesar di Asia Tenggara, Manajemen Sritex menyatakan telah berkontribusi besar bagi tanah air.

Sritex mengatakan dari putusan pailit ini tak hanya memberikan dampak langsung bagi 14.112 karyawan, melainkan mencakup 50.000 pekerja Sritex secara keseluruhan, serta UMKM yang mendukung proses bisnis perusahaan tersebut. (Ant/N-2)