visitaaponce.com

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendukung upaya pemerintah dalam menginisiasi program blue economy atau ekonomi biru dengan memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab atas aset kelautan Indonesia. Bentuk dukungan BPK tersebut dilakukan dengan menjembatani perbedaan pengetahuan dalam blue economy, memberdayakan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan praktik blue economy secara berkelanjutan yang tidak hanya memacu perkembangan ekonomi, melainkan juga melestarikan sumber daya kelautan. 

Hal itu disampaikan Anggota VI BPK Fathan Subchi saat membuka pelatihan internasional bertema Hands-On Audit Training in The Blue Economy: The Development of Audit Design Matrix (ADM) on Fishery, Coastal, and Mangrove di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara di Gianyar Bali.

"BPK menyelenggarakan pelatihan audit blue economy untuk menunjukkan komitmen BPK dalam memperkuat jaringan antara auditor dan profesional dalam pengelolaan dan tanggung jawab atas sumber daya kelautan," jelasnya seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (12/11).

Baca juga : Pemerintah Kenya Buka Peluang Kerja Sama di Sektor Kelautan dan Perikanan

Pelatihan itu dilaksanakan dengan metode blended learning, menggabungkan pembelajaran mandiri (self-learning), pembelajaran jarak jauh (distance learning), dan sesi tatap muka langsung. 

Pelatihan yang berlangsung sejak 28 Oktober 2024 dengan sesi tatap muka pada 11 sampai dengan 15 November 2024 ini diikuti oleh 36 peserta dari 17 negara dari lima benua yaitu Amerika (Belize dan Jamaica), Eropa (Polandia), Afrika (Mesir, Gambia, Tanzania, Kenya, dan Mauritius), Asia (Korea Selatan, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Arab Saudi, Oman, dan Sri Lanka), serta Oseania (Papua Nugini).

Pada pelatihan itu dipaparkan tentang Audit Strategy and Blue Economy in Indonesia oleh BPK RI, serta presentasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Road Map Blue Economy, dan Kementerian Lingkungan Hidup mengenai Coastal and Marine Development Control: A Case Study of Mangrove Rehabilitation in Bali.

Baca juga : Kontribusi PDB Maritim Indonesia Baru 7%, Ekonomi Biru Perlu Dieksplorasi

Para peserta juga menyajikan Country Paper yang membahas Blue Economy sesuai konteks negara masing-masing, dengan tujuan membangun jaringan berbasis pertukaran pengetahuan.

Peserta pelatihan juga mengikuti sesi pembelajaran di luar kelas, termasuk kunjungan ke Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai, Bali untuk mempelajari mangrove, serta mengunjungi Pantai Amed di Karangasem untuk mengamati pengelolaan wilayah pesisir, serta mengunjungi Pelabuhan Benoa untuk melihat praktik penangkapan ikan terukur di Indonesia.

"Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memperluas perspektif mereka tentang perkembangan blue economy, meningkatkan keterampilan dalam menyusun ADM untuk perencanaan audit, serta membangun komunitas pembelajar yang fokus pada audit blue economy," pungkas Fathan. (Z-11)