visitaaponce.com

Praktisi Perpajakan Apresiasi Sinyal Pemerintah Tunda Penaikan PPN

Praktisi Perpajakan Apresiasi Sinyal Pemerintah Tunda Penaikan PPN
Ilustrasi.(Freepik)

AKHIRNYA pemerintah melalui ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan memberikan sinyal untuk menunda penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% yang direncanakan berlaku 1 Januari 2025 sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Sinyal ini tentu memberikan efek positif terhadap pelaku usaha, baik pabrikan dari hulu sampai hilir, UMKM, dan masyarakat sebagai penanggung akhir dari PPN tersebut.

Praktisi perpajakan, Ronsi B Daur, mengapresiasi hal tersebut. "Bukan hanya karena ditunda tetapi jauh dari itu untuk tetap menjaga daya beli masyarakat tetap atau bahkan meningkat di 2025," ujar Ronsi dalam keterangannya, Kamis (28/11). Sebagaimana diketahui, pada intinya masyarakat tidak menolak penaikan PPN, tetapi lebih pada kondisi ekonomi dan daya beli yang menurun.

Menurutnya, pemerintah telah matang dalam menghadapi kesulitan seperti ini. Begitu banyak contoh hantaman krisis tetapi kita bisa lewati dengan cara yang rasional. Meneteri keuangan selaku kasir negara paham betul cara mengatasi kondisi ekonomi riil masyarakat. Dengan sinyalemen dari DEN, ia memastikan kementerian keuangan segera mengambil langkah tepat untuk mewujudkan rencana penundaan tersebut.

Ronsi memastikan gejolak yang terjadi bukan karena masyarakat marah tetapi lebih pada kecintaan mereka terhadap perekonomian nasional. Masyarakat sadar bahwa pajak ialah tulang punggung penerimaan negara, tetapi momen dan keadaan ekonomi juga perlu dipertimbangkan agar rencana besar APBN 2025 yang telah diundangkan tetap berjalan sesuai harapan. Ia berharap wacana tersebut segera dikeluarkan regulasi dalam bentuk apapun sesuai konstitusi sehingga masyarakat tetap konsentrasi bekerja demi keberlangsungan ekonomi rumah tangga masing-masing.

"Kita semua menyadari dengan penaikan 1% PPN akan membebani semua mata rantai produksi, karena sifatnya tidak langsung, yang pada gilirannya konsumen akhirlah yang menanggung PPN tersebut, sehingga mengurangi daya beli. Efek dominonya sangat besar. Kita nantikan bersama keputusan yang diambil pemerintah demi menunda kenaikan PPN tersebut," tutupnya. (Z-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Wisnu Arto Subari

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat