visitaaponce.com

ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya mendorong jajaran direksi Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memetakan kebutuhan kelistrikan secara nasional. Hal ini, menurutnya, penting selain untuk mengetahui kebutuhan total listriknya juga memetakan berbagai persoalan kelistrikan secara keseluruhan.

"Menurut hemat saya, PLN sebagai pemain yang mendominasi industri listrik di negeri ini, perlu diketahui terlebih dahulu berapa kira-kira kebutuhan total pasok listrik nasional dari Aceh sampai Papua? Perhitungan itu yang harus dibedah terlebih dahulu. Dari kebutuhan itu, akhirnya bisa kita hitung berapa yang sudah bisa dicapai oleh PLN, berapa kontribusi yang dibeli dari pihak swasta, dan berapa kekurangannya?" ujar Asep Wahyuwijaya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan jajaran Direksi PT PLN di ruang rapat omisi VI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/24).

Asep juga mendesak jajaran direksi PLN memperhatikan ketersediaan listrik untuk mendukung kegiatan ekonomi. "Karena listrik merupakan salah satu pendukung utama pertumbuhan ekonomi, kita harus berhitung juga berapa kebutuhan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi delapan persen sebagaimana ditargetkan Pak Presiden," lanjut Asep Wahyuwijaya atau yang akrab dipanggil Kang AW.

Baca juga :  Rico Sia Wujudkan Pemasangan Listrik 52 Rumah di Sorong Selatan

Selain itu, legislator NasDem asal Kabupaten Bogor itu menyoroti soal Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang dinilainya belum tuntas. "Ada beberapa proyek yang terhambat berdampak pada realisasi rencana proyek atau COD (commercial operating date) pun menjadi molor dan berpotensi menghambat pasokan listrik secara keseluruhan," tukasnya.  

Tidak hanya itu, Kang AW menyoroti soal subsidi listrik yang tidak tepat sasaran. Ketua DPP Partai NasDem ini mengutip pernyataan Pahala Nainggolan dari Stranas KPK yang menyampaikan secara presisi tentang 10.626.807 penerima subsidi 450 VA dan 900 VA yang tidak tepat sasaran. Hal ini karena sejumlah 8.701.517 penerima subsidi tidak masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kasus subsidi listrik yang tidak tepat sasaran ini menyebabkan pemborosan anggaran mencapai Rp1,2 triliun per bulan.

"Hal ini saya kira menarik juga untuk direspons. Pertama, apakah penerima subsidi itu memang harus yang terdaftar dalam DTKS? Jika tidak, bagaimana mekanisme dan kriterianya? Kedua, kondisi keuangan negara yang hari ini memerlukan tambahan anggaran," paparnya

Asep meminta PLN mengevaluasi subsidi listrik yang tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan subsidi listrik sangat memberatkan keuangan negara. 

"Apalagi tadi saat akhir pemaparan Pak Dirut menyampaikan soal kemungkinan akan ada lagi PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk kepentingan program listrik desa sebesar Rp3triliun. Kalau cuma segitu dan subsidinya bisa diselamatkan dalam tiga bulan saja kelar urusan PMN itu, Pak," pungkasnya. (RO/Z-2)