visitaaponce.com

KETUA Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada sektor otomotif akan meredupkan geliat industri di sektor tersebut. 

"Saya tidak mengerti apakah otomotif masuk atau tidak, karena belum ada keterangannya. Tapi kalau ditanya apakah ada impact? Yes. Apakah impact-nya besar? Pasti. Karena otomotif sangat sensitif terhadap harga," ujar Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nangoi saat dihubungi, Jumat (6/12). 

Jika otomotif masuk dalam skema pembedaan tarif PPN seperti yang diusulkan DPR, kata dia, maka kenaikan harga yang relatif tinggi tidak bisa dihindari. Pasalnya terdapat tiga instrumen pajak yang ada pada mobil, yaitu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan PPN itu sendiri. 

Baca juga : Menperin Agus Gumiwang: GJAW 2024 Jadi Mesin Pendorong Industri Otomotif

Misal, satu unit mobil seharga Rp200 juta terkena skema pembedaan tarif PPN, maka BBNKB yang notabene bergantung pada keputusan daerah, tarifnya berpotensi menyentuh titik atas, yakni 20%. Itu berarti ada kenaikan sekitar 8% dari tarif PPN yang berlaku jika skema pembedaan PPN diterapkan. 

Dus, kata Yohanes, harga mobil yang semua Rp200 juta, akan naik menjadi kisaran Rp216 juta. Itu belum ditambah dengan kenaikan tarif PPN dan PKB. "Jadi hampir (naik) Rp20 juta. Kalau kendaraan bermotor mobil dari harga Rp200 juta naiknya Rp20 juta, ya sudah pasti akan sangat terdampak. Karena itu bisa dua kali cicilan kalau segitu. Itu yang kita khawatirkan," terangnya. 

"Perlu kita catat juga bahwa yang terkena dampak ini adalah kendaraan-kendaraannya yang diproduksi di Indonesia, mayoritas diproduksi di Indonesia. Ini yang saya khawatir Jadi dampaknya sudah pahit intinya," lanjut Yohannes. 

Baca juga : Gaikindo Jakarta Auto Week 2024 Genjot Penjualan di Akhir Tahun

Kendati begitu, dia masih menunggu keputusan yang akan diambil pemerintah perihal tarif PPN. Dia meyakini pemerintah akan menimbang dengan matang dan menyeluruh mengenai kebijakan PPN ke depan.

"Kami akan mempelajari apa yang akan menjadi keputusan pemerintah. Yang penting bahwa kita merasa ada pukulan tahun depan, di mana industri otomotif pasti akan berdampak dengan kenaikan pajak yang terhitung besar Intinya ke situ. Kalau ada insentif pun, kita pasti akan timbang," pungkas Yohanes. 

Diketahui, pada Kamis (5/12), Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengungkapkan PPN dengan tarif 12% tetap berlaku pada barang-barang mewah, atau yang selama ini menjadi objek dalam PPnBM. Sedangkan untuk masyarakat miskin, sebut dia, tetap akan dikenakan PPN tarif 11%.

Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan pemerintah masih akan melakukan kajian perihal tarif PPN 12% di 2025. (Mir/M-3)