visitaaponce.com

KOORDINATOR Nasional PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim menyampaikan, P2G menilai ada beberapa pekerjaan rumah prioritas bidang pendidikan dasar, menengah, dan guru warisan pemerintahan Jokowi dan Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk dituntaskan pemerintahan baru Prabowo-Gibran serta Mendikdasmen berikutnya. Di antaranya untuk bisa meningkatkan skor PISA atau kegemaran membaca dan kesejahteraan guru.

"Pertama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) baru hendaknya mengejar ketertinggalan skor PISA, yang makin jeblok di era Nadiem Makarim. Skor PISA Indonesia pada 2018 untuk kemampuan membaca sebesar 371, sedangkan pada 2022 menurun menjadi 359," kata Satriawan dalam keterangan resmi, Minggu (20/10).

Selanjutnya, skor matematika di 2018 sebesar 379 turun menjadi 366 di 2022 dan skor kemampuan sains turun dari 379 pada 2018 menjadi 366 di tahun 2022. Skor PISA yang jeblok makin menunjukkan kondisi pendidikan Indonesia makin tidak baik.

Baca juga : FSGI Soroti Tingginya Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan

P2G juga berharap Prabowo-Gibran menuntaskan rekrutmen 1 juta guru PPPK, karena janji tersebut tidak terpenuhi selama kepemimpinan Jokowi. Memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi ASN, dan membuka kembali rekrutmen guru PNS yang sudah 5 tahun diberhentikan Jokowi. P3K hendaknya diprioritaskan bagi guru-guru honorer senior di atas 35 tahun.

Satriwan menambahkan, untuk fresh graduate di bawah 35 tahun, Prabowo-Gibran mesti membuka kembali rekrutmen guru PNS.

"Kami juga mendesak Prabowo-Gibran memenuhi janjinya akan memberi tambahan penghasilan sebesar 2 juta per bulan bagi seluruh guru baik negeri atau swasta, honorer atau ASN dimulai Oktober 2024 ini. P2G mengapresiasi janji tersebut termasuk janji akan menetapkan Upah Minimum Guru swasta dan honorer," sambung Satriwan.

Baca juga : Gelar Aksi Simpatik, KCB Optimistis Pemerintahan Prabowo-Gibran Bawa Kemajuan

Satriwan mengkhawatirkan janji menambah penghasilan guru 2 juta perbulan tidak akan dipenuhi karena alasan tidak ada anggarannya di APBN.

"Jika janji 2 juta perbulan tak dipenuhi, Prabowo sudah meng-ghosting tiga juta lebih guru, kami para guru di-prank, semoga tak begitu yah, mengingat pak Prabowo seorang prajurit yang memegang sumpahnya," sambung Satriwan.

Satriwan meminta Mendikdasmen yang baru, tidak melanjutkan jargon-jargon Merdeka Belajar yang tidak esensial. Apalagi jargon Merdeka Belajar pernah dijadikan merek dagang oleh sebuah sekolah swasta Jakarta, meski kemudian hari dihibahkan kepada Kemdikbud-Ristek.

Baca juga : Kemendikbud-Ristek Ajak Para Pemimpin Pendidikan Asia Pasifik Melihat Transformasi Pendidikan Indonesia

Ini menjadi tanda bahwa sejarah Merdeka Belajar pernah tercoreng dan diwarnai upaya komersialisasi pendidikan di dalamnya.

P2G meminta Mendikdasmen untuk membuat Blue Print Tata Kelola Guru.5 isu utama dalam tata kelola guru adalah kompetensi guru saat ini yang masih sangat rendah untuk ditingkatkan, dengan pola pelatihan yang berkeadilan, berkualitas, berkelanjutan, dan bermakna. Termasuk mengakselerasi, mempermudah guru mengikuti PPG Dalam Jabatan, untuk menuntaskan 1,6 juta guru yang belum disertifikasi.

"Kemendikdasmen dan Kemenag hendaknya memberi perlakuan dan kesempatan adil bagi guru sekolah/madrasah swasta dan negeri untuk mengikuti PPG," kata Satriwan.

Dia mengatakan kebijakan diskriminatif dirasakan puluhan ribu guru Pendidikan Agama di sekolah yang dipersulit Kemdikbud-Ristek dan Kemenag mengikuti PPG dalam jabatan selama ini.

Hal lainnya ialah peningkatan kesejahteraan guru non-ASN dengan penetapan upah minimum, rekrutmen guru yang memprioritaskan guru honorer baik di sekolah negeri dan swasta untuk diangkat ASN. Perlakuan dan kesempatan yang adil dan setara bagi guru sekolah negeri dan swasta termasuk madrasah. Lalu penetapan pola guru ikatan dinas berasrama yang diselenggarakan oleh LPTK sambil memperbaiki kualitas kampus pendidikan LPTK. (Z-9)