visitaaponce.com

YAYASAN WWF Indonesia resmi menandatangani dokumen kesepakatan baru dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk periode 2024-2029. Kerja sama baru ini mengusung tema Mewujudkan Transformasi Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru.

Kolaborasi tersebut merupakan bentuk lanjutan dari hasil evaluasi kesepakatan bersama yang telah dilakukan di periode sebelumnya. Secara resmi, kerja sama ini telah dilakukan lebih dari 15 tahun sejak dibentuknya KKP.

Selama periode 2019-2024, WWF-Indonesia telah berkontribusi pada strategi ekonomi biru sektor kelautan dan perikanan yang dicetuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Baca juga : Mikroplastik Ganggu Kehidupan Biota Dasar Laut

Kontribusi itu antara lain pendampingan dan pengembangan kawasan konservasi di perairan seluas 5,4 juta hektar atau 18,3% dari total 28,9 juta hektar hingga tahun 2023. Selanjutnya dukungan pengelolaan dan pemantauan kawasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP). Kemudian penyadartahuan masyarakat terkait isu polusi sampah plastik di laut.

Dalam kontribusi di bidang perikanan, WWF-Indonesia berhasil mendukung proses produksi seafood ramah lingkungan sebanyak 57.908 ton dan udang budidaya sebesar 62% dari 2.644 ton. Upaya itu berhasil mendapatkan sertifikat ekolabel (ASC) dari perusahaan anggota Seafood Savers yang didampingi.

CEO Yayasan WWF Indonesia Aditya Bayunanda mengatakan pihaknya sangat bangga dapat berkontribusi pada capaian Kementerian Kelautan dan Perikanan demi mewujudkan perikanan dan laut Indonesia yang lestari.

Baca juga : Implementasi Ekonomi Sirkular Kunci Kurangi Sampah Plastik di Lautan

"Ke depan, kami dapat bersinergi lebih kuat, untuk lebih mengembangkan center of excellence konservasi spesies, fokus pada penelitian, mengedepankan solusi atas tantangan global kedepan, termasuk mengatasi dampak perubahan iklim pada laut Indonesia," ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (28/10).

Konservasi spesies laut dilindungi juga menjadi titik fokus kegiatan WWF-Indonesia dengan berkontribusi dalam penyusunan rencana tata ruang laut (RZ KSN/KSNT) di 11 lokasi, Rencana Aksi Nasional (RAN), kampanye publik untuk mengurangi perdagangan ilegal spesies dilindungi.

WWF juga menerbitkan panduan bagi konsumen seafood ramah lingkungan, promosi adopsi teknologi budidaya untuk pembudidaya skala kecil, serta peningkatan kapasitas untuk kelompok nelayan dan masyarakat pada isu bycatch dan kasus spesies terdampar.  

Baca juga : Ancaman Mikroplastik bagi Lingkungan dan Kesehatan Terus Meningkat

Untuk efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, WWF mendorong pusat pembelajaran atau MPA CoE (Marine Protected Area Center of Excellence) di Alor dan Wakatobi. Hal itu melibatkan pemerintah daerah, pengelola kawasan, kelompok masyarakat, universitas dan stakeholder setempat.

Selain itu, dalam lima tahun terakhir, peningkatan kapasitas telah dilakukan kepada lebih dari 4.000 stakeholders terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan yang lestari. Ada juga 60 publikasi ilmiah, panduan, dan kajian yang dapat mendukung pengelolaan kawasan konservasi dan perikanan.

Sekretaris Jendral KKP Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengatakan pihaknya berkomitmen mendorong kebijakan ekonomi biru melalui sinergi dengan mitra strategis, seperti Yayasan WWF Indonesia. Fokusnya pada lima kebijakan, yakni memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, budidaya berkelanjutan, pengawasan kawasan pesisir, dan pembersihan sampah plastik.

Baca juga : Berkolaborasi dengan KKP, IOH Luncurkan Program Konservasi Laut 

"Kebijakan ini sejalan dengan visi dan misi pemerintah 2025-2029 untuk mencapai Indonesia Emas 2045," katanya.

Rudy mengatakan kesepakatan bersama dengan WWF mengenai Transformasi Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru berlaku selama lima tahun. Tujuannya untuk memperkuat keseimbangan antara kelestarian ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan Strategi Programatik Direktorat Kelautan dan Perikanan WWF-Indonesia telah mengacu kepada pilar kebijakan prioritas yang menjadi target dari KKP.