UE Kaji Sanksi Sayap Kanan Israel
MENTERI Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock tidak mengesampingkan kemungkinan sanksi Uni Eropa (UE) terhadap menteri sayap kanan Israel. Sanksi ini akan memerlukan keputusan bulat oleh negara-negara anggota blok tersebut.
Berbicara kepada wartawan di Brussels, menjelang pertemuan informal para menteri luar negeri Uni Eropa, Baerbock menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kekerasan oleh pemukim ekstremis Israel dan komentar-komentar yang menghasut oleh para menteri sayap kanan Israel.
“Sebagai Jerman, kami selalu mengkritik keras pernyataan yang dibuat oleh berbagai menteri Israel dalam beberapa bulan terakhir, ketika mereka menyerukan tindakan kekerasan, ketika pernyataan tersebut bertentangan dengan hukum internasional, bertentangan dengan Perjanjian Oslo,” katanya, dilansir Anadolu, Jumat (30/8).
Baca juga : AS Beri Sanksi Pemukim Ekstremis Israel di Tepi Barat
Baerbock menggarisbawahi bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pemukim ekstremis, dan komentar-komentar yang menghasut oleh menteri-menteri sayap kanan Israel tidak hanya membahayakan warga Palestina tetapi juga mengancam keamanan Israel sendiri.
Ketika ditanya apakah Jerman akan mendukung usulan terbaru kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell untuk menjatuhkan sanksi kepada menteri sayap kanan Israel, Baerbock mengatakan bahwa hal ini akan bergantung pada persyaratan hukum dan tuduhan spesifik terhadap politisi tersebut.
“Pedoman kami adalah hukum, dan ini juga berlaku untuk rezim sanksi. Seperti halnya sanksi Rusia, setiap kasus harus diperiksa secara individual untuk melihat apa saja tuduhannya, dan apakah tuduhan tersebut cukup memadai untuk dimasukkan dalam daftar sanksi. Ini juga berlaku di sini,” katanya.
Baca juga : AS Meningkatkan Sanksi Terhadap Pemukim Israel dan Pos Keamanan di Tepi Barat
Namun Baerbock juga memperingatkan bahwa kemungkinan sanksi Eropa terhadap menteri sayap kanan Israel akan memerlukan keputusan bulat oleh negara-negara anggota UE. Ia mengatakan para menteri akan membahas masalah ini pada hari Kamis, di antara item lain dalam agenda mereka, tetapi keputusan tidak akan diambil karena ini adalah pertemuan menteri informal.
Berbicara kepada pers di depan pintu pertemuan, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menegaskan kembali penentangan pemerintahnya terhadap langkah tersebut. Menyebut sanksi potensial terhadap menteri ekstremis Israel sebagai skenario yang tidak realistis.
"Ini bukan cara untuk meyakinkan Israel agar menyetujui perjanjian damai di Kairo," pungkasnya. (I-2)
Terkini Lainnya
Sanksi UU PDP Berlaku 17 Oktober
KLHK Kaji Sanksi bagi Produsen agar Mau Kurangi Sampah
Kadiv Propam Polri Janji Tindak Tegas Anggota Langgar Netralitas Pilkada
Kemendikbud Diminta Beri Sanksi Sekolah Lakukan Pembiaran Perundungan
Oknum Polisi Terlibat Pungli di Samsat Bekasi Kena Sanksi Patsus
Penetapan Sanksi Kampanye Pilkada, Bawaslu DKI Tunggu Keputusan KPU
Keselamatan Pasien: Tanggung Jawab Profesi dan Kompetensi
Muhibah Ideologis Megawati ke Rusia dan Uzbekistan
Hizbullah Pasca-Nasrallah dan Hasyim Sofiyuddin
Pemerintahan Baru dan Reformasi Pemilu
Pembangunan Manusia dan Makan Bergizi Anak Sekolah
Menunggu Perang Besar Hizbullah-Israel
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap