visitaaponce.com

SERDADU Israel sedang menyelidiki kebocoran dokumen yang diduga dikaitkan dengan kelompok Palestina Hamas ke media asing. Harian Israel Yedioth Ahronoth mengatakan penyelidikan internal diluncurkan oleh tentara setelah dokumen yang diduga diperoleh dari Gaza bocor ke pers asing dalam dugaan upaya untuk mempengaruhi opini publik mengenai negosiasi pertukaran sandera dengan Hamas.

Media itu mengatakan kebocoran dokumen tersebut memperkuat posisi garis keras Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait negosiasi pertukaran dengan Hamas. "Masalah ini diperkirakan akan meningkatkan ketegangan antara lembaga keamanan dan Netanyahu, yang telah mencapai puncak baru menyusul perbedaan pendapat mendalam mereka mengenai kesepakatan tersebut," katanya, dilansir Anadolu, Rabu (11/9).

Sementara militer mendukung upaya mencapai kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas, Netanyahu menentang penghentian perang yang sedang berlangsung di Gaza. Perdana Menteri Israel juga bersikeras mempertahankan kendali atas Koridor Philadelphia di perbatasan Gaza-Mesir, sebuah posisi yang ditolak keras oleh Kairo.

Baca juga : Delapan Pejabat Israel yang Mundur sejak 7 Oktober

Sebuah dokumen yang diduga milik Hamas yang diterbitkan oleh surat kabar Jerman Bild diduga berbicara tentang rencana aksi oleh kelompok Palestina untuk menekan Israel, mengabadikan perpecahan di antara publik Israel untuk membantu para pemimpinnya melarikan diri dari Gaza melalui daerah perbatasan Koridor Philadelphi.

Menurut Yedioth Ahronoth, tentara Israel memeriksa dokumen yang diduga diterbitkan oleh Bild dan menemukan bahwa dokumen itu tidak ditulis oleh kepala Hamas Yahya Sinwar, tetapi merupakan usulan dari pejabat menengah Hamas. "Meskipun dokumen tersebut tidak memuat apa yang dikatakan surat kabar Jerman sebagai kutipan yang mengklaim bahwa Hamas tidak tertarik dengan kesepakatan tersebut," tambahnya.

Mingguan The Jewish Chronicle yang berbasis di London juga mengklaim bahwa mereka memperoleh dokumen yang menuduh Hamas berencana menyelundupkan warga Israel yang ditawan di Gaza ke Iran. "Pemeriksaan terhadap semua basis data materi yang disita yang dikumpulkan sejak dimulainya manuver darat di Gaza mengungkapkan bahwa tidak seorang pun di unit intelijen militer yang menjadi sasaran materi ini, dan komunitas intelijen secara umum, memiliki gagasan tentang hal itu atau siapa yang berada di baliknya," kata Yedioth Ahronoth.

Baca juga : Tim Sulit Evakuasi Jenazah, Lubang Besar di Al-Mawasi Tercipta

Media tersebut, mengutip seorang pejabat militer Israel yang mengetahui rincian investigasi tersebut, mengatakan ini adalah masalah yang sangat serius. “Di militer dan badan intelijen lainnya ada sistem yang tugasnya adalah memengaruhi musuh, tetapi menurut undang-undang, dilarang keras untuk mencoba mengoperasikan sistem semacam itu untuk memengaruhi, dan tentu saja tidak boleh dengan cara yang dangkal, yaitu menggunakan materi-materi rahasia yang sama sekali tidak boleh disebarkan ke publik,” kata pejabat itu.

Kebocoran ini, kata dia, adalah kampanye untuk memengaruhi publik Israel. Kami tidak berurusan dengan politik, tetapi dengan langkah yang sepenuhnya salah, dan kami bertekad untuk menemukan orang atau pihak di baliknya. Belum ada komentar dari Hamas mengenai dokumen yang diduga bocor itu.

Selama berbulan-bulan, AS, Qatar, dan Mesir telah berupaya mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk memastikan pertukaran tahanan dan gencatan senjata serta mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza. Namun, upaya mediasi terhenti karena penolakan Netanyahu untuk memenuhi tuntutan Hamas guna menghentikan perang.

Baca juga : Serang Kamp Pengungsi, Israel Berdalih Sasar Pejabat Hamas

Pejabat keamanan, tokoh oposisi, dan keluarga sandera Israel di Gaza menuduh Netanyahu menghalangi kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas, karena khawatir hal itu dapat menyebabkan runtuhnya koalisi pemerintahannya dan hilangnya kekuasaannya. Mereka telah menyerukan pengunduran dirinya.

Israel terus melancarkan serangan brutal di Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera. Lebih dari 41 ribu orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, telah tewas dan hampir 95.000 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Blokade yang terus berlanjut di daerah kantong itu telah mengakibatkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang parah, sehingga sebagian besar wilayah hancur. Israel menghadapi tuduhan genosida atas tindakannya di Gaza di Mahkamah Internasional. (I-2)