visitaaponce.com

EKONOMI Jalur Gaza, Palestina, menyusut menjadi kurang dari seperenam dari nilai praperang pada pertengahan 2024. Ini menurut laporan terbaru Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) yang dirilis Kamis (12/9).

Laporan tersebut menyoroti skala kehancuran ekonomi yang sangat besar dan penurunan aktivitas ekonomi yang belum pernah terjadi. Ini jauh melampaui dampak dari semua konfrontasi militer sebelumnya pada 2008, 2012, 2014, dan 2021.

Pada awal 2024, antara 80%-96% aset pertanian di Gaza hancur hingga menyebabkan penurunan signifikan dalam kapasitas produksi pangan dan memperburuk tingkat ketahanan pangan yang sudah tinggi. Kehancuran ini juga sangat berdampak pada sektor swasta.

Baca juga : Israel Tangkap Tujuh Warga Palestina di Beberapa Wilayah Tepi Barat

Sebanyak 82% bisnis yang menjadi penggerak utama ekonomi Gaza rusak atau hancur. Laporan tersebut menekankan bahwa kerusakan pada basis produksi diperkirakan semakin parah seiring dengan berlanjutnya operasi militer oleh Israel.

Terkait produk domestik bruto (PDB) Gaza, laporan itu mendapati bahwa PDB menurun hingga 81% pada kuartal terakhir 2023. Ini menyebabkan kontraksi sebesar 22% untuk sepanjang tahun. 

"Pada pertengahan 2024, ekonomi Gaza menyusut menjadi kurang dari seperenam dari tingkat 2022," menurut laporan tersebut. Laporan itu juga menyebutkan bahwa dua pertiga pekerjaan praperang, sekitar 201.000 posisi, hilang pada Januari 2024 sehingga memperburuk krisis ekonomi dan kemanusiaan di wilayah tersebut. 

Baca juga : Ekspansi Israel Lewat Genosida di Gaza dan Tepi Barat

Tepi Barat

Wilayah Tepi Barat disebutkan mengalami penurunan ekonomi yang cepat dan mengkhawatirkan akibat faktor-faktor seperti perluasan permukiman, penyitaan lahan, penghancuran bangunan Palestina, dan peningkatan kekerasan pemukim sepanjang 2023-2024. Keadaan tersebut menyebabkan komunitas-komunitas terlantar dan sangat memengaruhi aktivitas ekonomi.

"Gangguan ini memengaruhi berbagai sektor di seluruh Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur. Perdagangan, pariwisata, dan transportasi mengalami penurunan tajam," bunyi laporan tersebut.

"Akibatnya, 80% bisnis di Kota Tua Jerusalem Timur telah berhenti beroperasi sebagian atau sepenuhnya." Laporan itu mencatat bahwa optimisme awal tentang pertumbuhan PDB sebesar 4% di Tepi Barat selama tiga kuartal pertama 2023 tiba-tiba berbalik dengan kontraksi yang belum pernah terjadi sebesar 19% pada kuartal keempat. 

Baca juga : Perang Gaza Berbulan-bulan Rugikan Ribuan Bisnis Israel

Perkembangan itu menyebabkan penurunan PDB tahunan sebesar 1,9%. UNCTAD menyebutkan bahwa PDB per kapita menurun sebesar 4,5%. Ini menunjukkan penurunan signifikan dalam standar hidup dan pendapatan rumah tangga.

Kondisi pasar tenaga kerja di Tepi Barat juga memburuk secara signifikan. Sebanyak 96% bisnis melaporkan penurunan aktivitas dan 42,1% mengurangi jumlah tenaga kerja mereka.

Sebanyak 306.000 pekerjaan hilang sehingga mendorong tingkat pengangguran di Tepi Barat meningkat. Angka pengangguran naik dari 12,9% sebelum konflik menjadi 32%.

Baca juga : Deklarasi Faksi Tolak Upaya Israel Usir Rakyat Palestina

Kegiatan perdagangan juga sangat terganggu karena meningkat pembatasan pergerakan orang dan barang. Jumlah pos pemeriksaan di seluruh Tepi Barat yang diduduki naik dari 567 pada awal Oktober 2023 menjadi 700 pada Februari.

Sementara itu, kemiskinan disebutkan meluas dan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. "Pada 2022, sepertiga populasi Palestina (1,84 juta orang) mengalami ketidakamanan pangan atau ketidakamanan pangan yang parah, dan 31,1% hidup dalam kemiskinan," menurut laporan tersebut. 

Sebelum Oktober 2023, 80% penduduk Gaza bergantung pada bantuan internasional. Saat ini, kemiskinan memengaruhi hampir seluruh penduduk Gaza dan meningkat pesat di Tepi Barat.

Laporan itu menambahkan bahwa pemotongan pendapatan dan pengurangan bantuan melumpuhkan kemampuan pemerintah Palestina untuk menjalankan fungsinya. Sambil menyoroti peningkatan upaya perdamaian, laporan itu juga menggemakan seruan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres agar langkah-langkah mendesak diambil guna mendukung dan memperkuat institusi Palestina.

"Pendudukan yang berkepanjangan ialah hambatan utama bagi pembangunan berkelanjutan akibat pembatasan investasi, mobilitas tenaga kerja, dan perdagangan yang terus berlanjut," menurut isi laporan tersebut. (Ant/Z-2)