visitaaponce.com

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI membebaskan warga negara Indonesia yang bekerja di Arab Saudi berinisial HMM. Ia telah diserahkan kembali ke keluarganya di Bangkalan, Jawa Timur, pada Rabu, (30/11).

"HMM dideportasi ke tanah air pada 28 November 2024 dan kembali ke daerah asalnya di Bangkalan, Jawa Timur, pada 30 November 2024 dengan pendampingan dari Kementerian Luar Negeri RI, Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan, dan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Pamekasan," kata Kemenlu RI dalam keteranganya Senin (2/12)

Kasus bermula sejak HMM ditahan oleh kepolisian Kerajaan Arab Saudi dan dituntut hukuman mati had ghilah oleh Jaksa Penuntut Umum pada 2009 akibat tindak pidana pembunuhan terhadap suaminya yang berkewarganegaraan Arab Saudi. "Kementerian Luar Negeri RI dan KJRI Jeddah telah melakukan serangkaian upaya penanganan kasus baik secara diplomatik, litigasi, maupun nonlitigasi," lanjut keterangan tersebut.

Baca juga : Persiapan KTT, Wamenlu Anis Matta: Kita Semua adalah Palestina

KJRI Jeddah melakukan pendampingan terhadap HMM selama proses penyidikan dan proses persidangan. Selama berlangsung proses hukum, HMM turut didampingi oleh penasihat hukum dan penerjemah yang ditunjuk oleh KJRI Jeddah. 

Selain itu, KJRI Jeddah mengupayakan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi di Jeddah dan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung di Riyadh. Beberapa upaya lain antara lain melakukan kunjungan secara berkala terhadap HMM di Penjara Briman dan Penjara Dzahban di Jeddah. 

"KJRI Jeddah melakukan pendekatan terhadap ahli waris korban, baik secara langsung maupun melalui Lembaga Pemaafan dan Rekonsiliasi setempat, serta pendekatan terhadap kantor Gubernur Mekah dalam rangka permohonan mediasi dengan ahli waris korban," sebutnya.

Baca juga : Kemlu Bebaskan WNI Terancam Hukuman Mati di Saudi

Serangkaian upaya tersebut berhasil menurunkan tuntutan hukum menjadi kurungan penjara dan pembayaran diyat. 

HMM telah selesai menjalani masa hukuman penjara selama lima belas tahun dan memenuhi tuntutan diyat sebesar SAR400.000, dengan bantuan dari seorang filantropis berkewarganegaraan Arab Saudi yang secara keseluruhan membayarkan diyat tersebut.

Sepanjang 2024, Kementerian Luar Negeri telah mengupayakan pembebasan sebanyak 26 WNI yang terancam hukuman mati. 

Meski demikian, jumlah WNI terlibat kasus dengan ancaman hukuman mati bertambah sebanyak 20 orang. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 155 kasus hukuman mati yang sedang ditangani oleh pemerintah Indonesia, mayoritas di Malaysia.

Kementerian Luar Negeri mengimbau agar seluruh WNI di luar negeri untuk tetap mematuhi peraturan negara setempat di mana pun mereka berada dan menghindari tindak pidana maupun perdata, baik yang dilakukan secara disengaja maupun yang tidak disengaja. (Z-2)