Spanyol Rencanakan Pajak Hingga 100 pada Properti yang Dibeli Non-Penduduk dari Luar UE

SPANYOL berencana mengenakan pajak hingga 100% pada properti yang dibeli oleh non-penduduk dari negara-negara di luar Uni Eropa, seperti Inggris.
Perdana Menteri Pedro Sánchez mengatakan langkah "tidak terduga" ini diperlukan untuk menghadapi keadaan darurat perumahan di negara tersebut.
"Negara-negara Barat menghadapi tantangan yang menentukan: Untuk tidak menjadi masyarakat yang terbagi menjadi dua kelas, yaitu pemilik tanah kaya dan penyewa miskin," katanya.
Penduduk non-UE membeli 27.000 properti di Spanyol tahun 2023, katanya dalam forum ekonomi di Madrid, "bukan untuk tinggal di dalamnya" tetapi "untuk mencari keuntungan darinya".
"Yang, dalam konteks kekurangan yang sedang kita hadapi, jelas tidak dapat kita izinkan," tambahnya.
Langkah ini dirancang untuk "memprioritaskan agar rumah yang tersedia diperuntukkan bagi penduduk", ujarnya.
Sánchez tidak memberikan rincian tentang bagaimana pajak ini akan diterapkan maupun jadwal untuk memperkenalkannya kepada parlemen untuk disetujui, di mana ia sering kesulitan untuk mengumpulkan suara yang cukup untuk meloloskan undang-undang.
Namun, pemerintahnya mengatakan proposal ini akan diselesaikan "setelah studi cermat".
Ini adalah salah satu dari selusin langkah yang direncanakan yang diumumkan perdana menteri, Senin, yang bertujuan meningkatkan keterjangkauan perumahan di negara tersebut.
Langkah-langkah lain yang diumumkan termasuk pengecualian pajak untuk pemilik properti yang menyediakan perumahan terjangkau, mentransfer lebih dari 3.000 rumah ke badan perumahan publik baru, serta regulasi yang lebih ketat dan pajak yang lebih tinggi pada apartemen turis.
"Tidak adil jika mereka yang memiliki tiga, empat, atau lima apartemen untuk disewakan jangka pendek membayar pajak lebih sedikit daripada hotel," katanya. (BBC/Z-3)
Terkini Lainnya
Brasil Janji Balas AS jika Naikkan Pajak Barang Impor
Coretax Langkah Positif dalam Pengelolaan Pajak, Bagaimana Keamanan Sibernya?
Investasi Indonesia Diyakini tidak Terpengaruh Global Minimum Tax
Luhut Binsar Pandjaitan: Core Tax Baru Mulai, Wajar kalau Banyak Masalah
Transisi Core Tax, Apindo Minta Jaminan Kelancaran Bisnis
Keunggulan Core Tax Dibandingkan dengan DJP Online Sebelumnya
5 Lahan BUMN Dilirik untuk Dibangun Hunian Program 3 Juta Rumah
Pemkot Palangka Raya Terbitkan Perwali Pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Properti 2025 Diprediksi Tumbuh Lampaui Dua Persen
Keputusan Tanah Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah di Tangan Kemenkeu
Prabowo Minta Kebijakan Perumahan Harus Pro Rakyat
Kolaborasi Kemensos dan KemenPKP: Integrasi Data dan Program Perumahan Sosial
Solusi atas Konversi 20 Juta Hektare Hutan untuk Food Estate
Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Reposisi Core Business Perguruan Tinggi dan Mengadaptasi Kebijakan Presiden Prabowo
Kebijakan Imperialisme Trump
Penyehatan Tanah untuk Peningkatan Produktivitas Pertanian
Trumpisme dalam Tafsiran Protagorian: Relativitas dalam Ekonomi Global
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap