Ini Perintah Trump terhadap Beberapa Badan PBB

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghentikan keterlibatan AS dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, memperpanjang penghentian pendanaan untuk badan bantuan Palestina UNRWA, dan memerintahkan peninjauan ulang terhadap badan kebudayaan PBB UNESCO.
"Potensinya besar dan berdasarkan potensi tersebut kami akan terus mendukungnya, tetapi mereka harus bertindak bersama," kata Trump kepada wartawan seperti dilansir VOA, Rabu (5/2).
"Sejujurnya, ini tidak dijalankan dengan baik dan mereka tidak melakukan tugasnya," ujarnya.
"Banyak konflik yang sedang kami tangani seharusnya diselesaikan atau setidaknya kami harus mendapat bantuan untuk menyelesaikannya. Kami tampaknya tidak pernah mendapat bantuan," lanjutnya.
"Itulah yang seharusnya menjadi tujuan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa," tambah presiden AS.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, sejak hari pertama, dukungan AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyelamatkan banyak nyawa dan meningkatkan keamanan global.
"Sekretaris jenderal berharap untuk melanjutkan hubungan produktifnya dengan Presiden Trump dan pemerintah AS guna memperkuat hubungan tersebut di dunia yang penuh gejolak saat ini," katanya.
Trump mengatakan bahwa ia tidak bermaksud mengambil alih dana dari badan dunia yang beranggotakan 193 negara itu, meskipun ia mengeluh bahwa Washington harus membayar dalam jumlah yang tidak proporsional untuk hal tersebut.
Washington ialah penyumbang terbesar PBB yang menyumbang 22% dari anggaran inti PBB dan 27% dari anggaran pemeliharaan perdamaian.
PBB mengatakan AS saat ini berutang total US$2,8 miliar. Sekitar US$1,5 miliar di antaranya untuk anggaran rutin. Karena itu, menurutnya, pembayaran ini tidak sukarela.
UNRWA
Perintah Trump pada Selasa (4/2) sebagian besar bersifat simbolis dan mencerminkan langkah-langkah yang diambilnya selama masa jabatan pertamanya dari 2017-2021.
Sejak menjabat untuk masa jabatan kedua pada 20 Januari lalu, Trump telah memerintahkan AS untuk menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan perjanjian iklim Paris. Adapun ini juga langkah-langkah yang diambilnya selama masa jabatan pertamanya.
AS merupakan donor terbesar UNRWA atau menyediakan US$300 juta-US$400 juta per tahun tetapi mantan Presiden Joe Biden menghentikan pendanaan pada Januari 2024 setelah Israel menuduh sekitar selusin staf UNRWA ikut serta dalam serangan mematikan pada 7 Oktober 2023.
Kongres AS kemudian secara resmi menangguhkan kontribusi untuk UNRWA setidaknya hingga Maret 2025.
UNRWA menyediakan layanan bantuan, kesehatan, dan pendidikan bagi jutaan warga Palestina di Jalur Gaza, Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur, Suriah, Libanon, dan Yordania.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa sembilan staf UNRWA mungkin terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023 dan dipecat.
Seorang komandan Hamas di Libanon juga ditemukan memiliki pekerjaan di UNRWA. PBB berjanji untuk menyelidiki semua tuduhan yang dibuat dan berulang kali meminta bukti kepada Israel dan sampai sekarang belum diberikan.
Dewan Hak Asasi Manusia
Pemerintahan Trump yang pertama juga keluar terkait Dewan Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 47 orang di tengah masa jabatan tiga tahun. Ia menyebut lembaga itu bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi.
AS saat ini bukan anggota badan yang berkantor pusat di Jenewa tersebut. Di bawah Biden, AS terpilih kembali dan menjabat untuk periode 2022-2024.
Kelompok kerja dewan akan meninjau catatan hak asasi manusia AS akhir tahun ini. Ini proses yang dilalui semua negara setiap beberapa tahun.
Meskipun dewan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, perdebatannya memiliki bobot politik dan kritik dapat meningkatkan tekanan global pada pemerintah untuk mengubah arah.
Perintah eksekutif Trump pada Selasa juga meminta Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk meninjau dan melaporkan kembali kepadanya mengenai organisasi internasional, konvensi, atau perjanjian yang mempromosikan sentimen radikal atau anti-Amerika.
Ia menetapkan bahwa Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) harus ditinjau terlebih dahulu karena Washington sebelumnya menuduhnya memiliki bias anti-Israel. (Z-2)
Terkini Lainnya
UNRWA
Dewan Hak Asasi Manusia
Korut Minta PBB Selidiki Dugaan Intrusi Drone oleh Korsel
Pelapor PBB Kecam Trump Mau Kuasai Gaza
Rencana Trump terhadap Jalur Gaza Dinilai tidak Bermoral
Indonesia Perkuat Komitmen untuk Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB
Sekjen PBB Marah akan Usulan Donald Trump untuk Relokasi Penduduk Palestina
Warga Palestina Ingin kembali ke Tanah Air Mereka
PBB: Israel Rintangi Penyelidikan Korban Serangan Hamas
Dewan HAM PBB Tuntut Embargo Senjata ke Israel
Usulan Embargo Senjata terhadap Israel Sebuah Langkah Maju
Rusia Gagal Jadi Anggota Dewan HAM PBB
Indonesia Calonkan Diri Jadi Anggota Dewan HAM PBB Periode 2024-26
Legasi Kepemimpinan Muhadjir Effendy, dari UMM untuk Bangsa
Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah: Mungkinkah?
Solusi atas Konversi 20 Juta Hektare Hutan untuk Food Estate
Kebijakan Imperialisme Trump
Penyehatan Tanah untuk Peningkatan Produktivitas Pertanian
Trumpisme dalam Tafsiran Protagorian: Relativitas dalam Ekonomi Global
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap