visitaaponce.com

SUDAH sekitar 7 tahun Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) terbentuk. Berbagai capaian pun telah dihasilkan dan ada pula hal-hal yang perlu lebih ditingkatkan.

Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Beny Suharsono menyampaikan, rapat koordinasi (rakor) kali ini sekaligus menjadi wahana untuk menunjukkan capaian-capaian yang telah dilakukan para anggota Fordasi, terutama DIY dalam kurun waktu 12 tahun menyandang daerah keistimewaan.

“Kita bisa melihat keberhasilan DIY dalam mengembangkan UMKM,” kata Beny. 

Baca juga : Suhu Udara Dingin di Yogyakarta Bikin Menggigil, Ini Penjelasan BMKG

Pihaknya mendorong UMKM agar mampu mengembangkan usahanya dengan berbagai bantuan, dari permodalan, berbagai pelatihan, hingga ongkos kirim.

Kedua, Pemda DIY juga telah melakukan penguatan karakter jati diri masyarakat dan melalui sekolah, dari TK hingga SMA. 

Selain itu, sarana prasarana baik fisik maupun nonfisik juga dibangun untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Baca juga : Karyawan Perusahaan di Sleman Diduga Alami Tabrak Lari

Untuk itu, ke depan, DIY akan memiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, Kependudukan, dan Catat¬an Sipil. Selain itu DIY juga akan memiliki lembaga baru Biro Pengadaan Barang dan Jasa. 

“Selama 12 tahun keistimewaan DIY, kita tidak hanya me-review, tetapi juga mengintrospeksi diri apakah program-program yang dijalankan masih efektif atau tidak karena kita juga melihat situasi kekinian yang berubah,” terang dia.

Selain memperbaiki di dalam DIY, Beny juga menyampaikan, pentingnya peningkatan koordinasi kemitraan yang intensif antar daerah desentralisasi asimetris, maupun dengan daerah lainnya melalui Fordasi. 

Baca juga : Tragis, Anak Bunuh Ayah Kandung di Karanggayam Kebumen, Pelaku Sempat Kabur

Anggota Fordasi semestinya memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan Indonesia emas dengan potensi dan unggulan masing-masing daerah.

“Melalui forum ini diharapkan transfer pengetahuan dan rekomendasi tindak lanjut penguatan daya saing daerah anggota Fordasi dapat diwujudkan dengan mengedepankan peluang kerja sama antar daerah anggota Fordasi melalui MoU,” ungkapnya.

Rakor Fordasi 2024 ini mengangkat tema ‘Kolaborasi Fordasi dalam Membangun Sumber Daya Kreatif dan Onovatif Menuju Indonesia Emas’.
Pembangunan SDM menjadi pengarusutamaan strategi dan menjadi faktor kunci pembangunan bangsa Indonesia ke depan.

Baca juga : Sejak Kemarin Gunung Merapi Muntahkan Lava Setiap Jam

Paniradya Pati Kaistimewan Pemda DIY, Aris Eko Nugroho, berharap, Fordasi di DIY ini bisa lebih produktif, yaitu ada tindak lanjut dari MoU yang sudah ditandatangani oleh sembilan anggota Fordasi.

“Harapan kami ada tindak lanjut setelah pertemuan ini, kerja samanya betul-betul ada,” kata dia.

Ia mengatakan, pelaksanaan Fordasi di DIY sekaligus menjadi ajang promosi terhadap keberhasilan pembangunan di DIY, baik fisik maupun nofisik. 

“Mereka bisa mengunjungi tempat-tempat yang belum banyak diketahui peserta, termasuk dari kementerian, sekaligus menjadi juru bicara. Beberapa tempat ada intervensi dengan dana keistimewaan,”  terang dia.

Kistimewaan DIY telah dilaksanakan dengan baik dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. “Seluruh target keistimewaan di RPJMD terlampaui dari target yang ada,” tutup dia.

Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Valentinus Sudarjanto Sumito memberi catatan terkait inflasi dan skor nasional Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di provinsi daerah asimetris terutama provinsi yang berada di wilayah Papua. 

Berdasarkan rilis BPS Juli 2024, inflasi menurut wilayah year-on-year inflasi Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,65% (tertinggi secara nasional), inflasi Provinsi Papua Tengah sebesar 4,39%, dan Provinsi Papua Barat sebesar 3,73%. Ketiga provinsi tersebut termasuk dalam 10 provinsi tertinggi inflasi di Indonesia.

Sementara itu, berdasarkan data BRIN 2024, skor nasional Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) secara nasional sebesar 3,44 dari skala 5. Daerah desentralisasi asimetris dengan skor di bawah skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) nasional, yaitu Provinsi Papua sebesar 2,91 dan Provinsi Papua Barat sebesar 3,03.

“Bagi daerah yang masih meng¬alami persoalan dapat melakukan kerja sama dengan daerah asimetris lainnya baik dalam peningkatan SDM aparatur ataupun sharing data dan informasi terkait praktik baik best practice dalam pelaksanaan program, kegiatan, kebijakan otonomi khusus dan istimewa,” kata dia.

Selanjutnya, ke depan, penandatanganan kesepakatan bersama antara masing-masing pemerintah daerah dalam Rakor ini dapat menjadi simbol komitmen dan langkah konkret dalam memperkuat sinergi dan kerja sama di antara para anggota Fordasi.

Dalam kesempatan ini, dilakukan pula penandatanganan MoU yang disepakati sembilan provinsi anggota Fordasi. Kerja sama para anggota Fordasi ini meliputi tujuh bidang yakni, pendidikan dan pelatihan, industri kreatif, pariwisata, kebudayaan, ketahanan pangan, pertanian, dan tata kelola pemerintahan. (Z-1)