visitaaponce.com

KETUA Asosiasi Peternak Sapi Nasional (Aspin) Boyolali, Jawa Tengah, Suparno menyambut upaya Kementerian Pertanian mendatangkan 2 juta sapi leat impor dengan melibatkan investor yang akan dipergunakan membantu program makan bergizi gratis (MBG) pemerintahan era duet kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Kebijakan itu tentu sangat baik untuk direalisasi. Sebab, di samping membantu memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis pemerintah mendatang, dipastikan juga akan menjadi langkah awal mewujudkan swasembada susu dan daging sapi bagi Indonesia ke depan," kata tokoh peternak sapi rakyat Jawa Tengah ini kepada Media Indonesia, Jumat (30/8) di Boyolali.
 
Menurut dia, meski menyambut baik langkah yang akan diambil Kementan, dirinya perlu memberikan sejumlah catatan seiring masih lemahnya pemerintah, baik pusat dan daerah, dalam menangani kesehatan hewan ternak.

Saat ini, lanjut dia, sentra peternakan sapi dan juga kerbau di penjuru Tanah Air masih belum terbebaskan dari kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS). 

Baca juga : Peternak Boyolali Siap Suplai Kebutuhan Sapi ke Jabodetabek

"Pemerintah masih belum cermat dalam langkah preventif dan kuratif atas kasus PHMS di sentra peternak rakyat," sambung Suparno.
  
Yang jelas, beber dia, kebijakan mendatangkan 2 juta sapi impor memberikan angin segar bagi para pelaku usaha, karena akan menambah populasi hewan ternak sapi di Indonesia.

"Namun tentunya harus diikuti langkah keberpihakan yang seimbang antara pelaku usaha importir dengan para pelaku usaha lokal, yakni peternak rakyat. Diharapkan justru terjadi sinergitas dan saling berkontribusi bagi keduanya," lugas Suparno.

Artinya, pemerintah akan menjadi penghubung bagi pelaku usaha besar dengan pelaku lokal untuk saling berbagi. Di sisi lain, ia menegaskan Kementan harus secepatnya melakukan kajian yang mendalam sebelum merealisasi program 2 juta sapi impor.

Kerawanan
Pada bagian lain, para peternak sapi lokal yang tergabung dalam Aspin juga perlu mengingatkan pemerintah bahwa program mendatangkan sapi impor juga perlu mengantisipasi penularan penyakit hewan ternak sapi dari negara pengekspor.
 
"Seperti saya katakan di awal, bahwa di Indonesia belum terbebaskan dari kasus PHMS yang kemungkinan juga berasal dari luar baik itu PMK, LSD, dan lainnya. Tentu tidak lepas dari kerawanan penyakit. Jadi perlu selektif dan juga difilter agar kebijakan yang baik itu tidak menjadi bencana di Tanah Air," imbuhnya.
 
Selain itu, pemerintah juga harus melakukan pengawasan yang baik terhadap investor atau importir yang diberikan izin mendatangkan sapi impor terkait kuota jumlah 2 juta. Diharapkan kesepakatan antara pemerintah dengan investor tentang kuota sapi impor tidak dilanggar.
 
"Jangan sampai melebihi dari perencanaan atau kesepakatan yang akan merugikan peternak lokal atau peternak rakyat. Jadi ini harus menjadi komitmen sejak awal," sergah Suparno.

Catatan terakhir yang didorongkan Aspin Boyolali kepada Kementan    untuk 2 juta sapi impor itu adalah mengantisipasi ketersediaan stok pakan dan konsentrat yang disesuaikan dengan kebutuhan sapi impor. Pemerintah sejak sekarang harus memikirkan plus minus atau dampak yang bisa membayangi program sapi impor yang dinilai sangat baik bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. (WJ/J-3)