visitaaponce.com

SOLO Melawan Politik Amoral alias Sempal menolak calon boneka dinasti politik Jokowi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jawa Tengah. Mereka mengajak rakyat selaku pemilih berani tidak mencoblos pasangan calon kepala daerah yang disokong partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Penegasan Sempal itu mengemuka dari hasil diskusi para aktivis pro demokrasi Solo Raya di Kedai Kopi, Solo, Rabu (4/9) malam sebagai penyikapan atas situasi politik nasional, terkait dengan kemunduran demokrasi, akibat praktik politik dinasti penguasa, oligarki dan nepotisme.

Diskusi politik Sempal menyimpulkan bahwa dinamika politik nasional pascapilpres 2024 ternyata belum menyurutkan langkah ambisi politik dinasti penguasa untuk berkuasa di semua lini.

Baca juga : Ketidakstabilan Politik Buruk untuk Ekonomi

"Sukses mengantarkan Gibran sebagai wakil presiden, dengan memanfaatkan kerabat di MK dan terbukti mengabaikan etika (putusan MKMK) politik, publik kembali disuguhi drama cawe-cawe penguasa terhadap lembaga legislatif, untuk mengabaikan putusan MK terkait batasan jumlah parpol pengusung menjadi kepala daerah, guna memuluskan skenario Kaesang bisa maju dalam Pilgub Jawa Tengah atau Jakarta," ujar aktivis Sempal, Prijo.

Tak hanya anak, menantu juga disokong koalisi agar bisa maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara, dengan disokong oleh partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM plus) sehingga tak punya pilihan selain mengamini apa mau penguasa.

Rakyat yang marah karena tidak bisa berharap pada partai politik, menemukan momentum dan melakukan perlawanan setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, yang tanpa di duga memporak-porandakan skenario politik dinasti penguasa.

Baca juga : Pandji Pragiwaksono Kena Roasting Soal Dinasti di Dunia Standup Comedy

Perlawanan rakyat bersama mahasiswa terjadi hampir di seluruh kota besar yang terdapat perguruan tinggi, hingga berbuah kemenangan kecil, DPR dan KPU terpaksa mematuhi keputusan MK.

"Dan ini berimbas pada Kaesang dan Erina yang tidak memenuhi syarat tidak cukup umur untuk maju sebagai calon kepala daerah," demikian pernyataan Sempal.

Dalam Pilgub Jawa Tengah, calon yang diajukan kartel partai penguasa adalah Ahmad Lutfi, yang semula akan dipasangkan dengan Kaesang dan disokong sepenuhnya oleh KIM. Namun, akhirnya yang terwujud paslon Lutfhi - Taj Yasin.

Baca juga : Dinasti Politik Ancam Agenda Reformasi

"Itu pun, cawe-cawe penguasa dalam dukungannya ke Ahmad Luthfi terlihat Dalam pendaftaran ke KPUD Jawa Tengah, yang secara terbuka Gibran Rakabuming Raka ikut datang dan terang-terangan mendukung Ahmad Luthfi. Padahal posisinya sudah Wakil Presiden terpilih," sergah mereka.

Begitu halnya dalam Pilkada Solo. Sejak awal, dinasti Jokowi sudah mendukung pencalonan Bhre (KGPAA Mangkunegoro X) Astrid. Tapi belakangan Bhre mundur dan digantikan Respati Ardi yang tidak mengurangi dukungan dinasti politik penguasa.

Penguasa memaksa partai -partai pendukungnya lewat KIM menjadi kepanjangan tangan memuluskan keinginan menjagokan anak-anaknya ataupun konco-konco dekatnya.

Sempal menilai praktik ini sarat nepotisme, dan jelas merusak demokrasi. Saat ini, tidak ada kekuatan partai politik yang berani melawan kekuasan Jokowi yang rakus selain PDI Perjuangan. Partai-partai yang semula berhadapan dengan penguasa dalam Pilres 2024, praktis menyerah dan menyatakan diri bergabung dalam KIM.

Kini hanya tersisa PDI Perjuangan yang berada di luar kekuasaan. Publik berharap besar agar Partai ini berani menjadi oposisi masa depan. Tanpa oposisi, demokrasi tak lagi berarti. (N-2)