visitaaponce.com

PROGRAM subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tepat sasaran di Sulawesi sudah berjalan sejak Maret 2023. Saat ini, PT Pertamina telah mengimplementasikan pembelian BBM solar bersubsidi menggunakan kode QR untuk memudahkan masyarakat yang berhak menerima BBM bersubsidi.

Menurut Area Manager Communication, Relation, and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Fahrougi Andriani Sumampouw, saat ini, PT Pertamina sudah menerapkan sistem QR code untuk bahan bakar pertalite, yang telah diterapkan secara penuh di Gorontalo dan juga mulai uji coba diterapkan di provinsi lainnya, seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat per 1 Oktober 2024.

"Program subsidi bahan bakar terarah yang telah berjalan sejak Maret 2023. Program ini menggunakan kode QR untuk memudahkan pembelian bahan bakar bersubsidi, sehingga memudahkan pengguna yang memenuhi syarat untuk mengakses bahan bakar rendah karbon, seperti pertamax," seru Fahrougi.

Baca juga : Turun Harga Pertamax, Gan! Berikut Daftar Lengkap Harga Terbaru

Pertamax merupakan bahan bakar ramah lingkungan karena kandungan sulfur yang rendah sehingga menghasilkan gas emisi dengan karbon lebih sedikit. Kandungan sulfur pertamax maksimal 500 ppm (Parts Per Million). 

Meski demikian, masyarakat tidak perlu khawatir terjadi kelangkaan BBM khususnya BBM bersubsidi. Lantaran, di Sulawesi, Pertamina memiliki 17 terminal BBM, 4 terminal elpiji, 3 titik penyediaan SPBE, dan 7 terminal avtur yang siap memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

Fahrougi menambahkan, banyak dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat dengan adanya program subsidi tepat ini. Dengan adanya pendataan penggunaan konsumen Pertalite yang lebih akurat, dapat memberikan manfaat kepada pemerintah daerah dan masyarakat. 

Baca juga : Usulkan Harga BBM Nonsubsidi Naik, Legislator: Agar tak Bebani APBN

"Pertama, pemda dapat menggunakan data subsidi tepat tersebut untuk mengatur penyaluran kuota BBM subsidi kepada masyarakat, sehingga kuota yang terbatas dapat disalurkan secara cukup dan mengurangi terjadinya antrean. Kedua, meningkatkan pendapatan daerah karena adanya potensi peningkatan PBBKB (pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor) dari meningkatnya penjualan BBM nonsubsidi. Ketiga, membantu pemda dalam proses pengawasan penyaluran BBM subsidi ke masyarakat sesuai dengan amanat Undang-undang Migas Nomor 22 Tahun 2001," urai Fahrougi.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat Sulsel dan Sulbar untuk segera mendaftarkan kendaraannya untuk mendapatkan kode QR.

“Bagi yang belum mendaftar segera daftarkan kendaraannya, cukup dengan KTP, STNK, dan foto kendaraan. Daftarkan melalui situs subsiditepat.mypertamina.id. Jika menemui kesulitan, bisa langsung ke SPBU. Kami menyediakan help desk untuk pendaftaran QR Code subsidi tepat," ucap Fahrougi.

Baca juga : Pertamina Pastikan Harga BBM Nonsubsidi tidak Naik

Sementara itu, Sales Area Manager Retail Sulselbar PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Rainier Axel Siegfried Parlindungan Gultom, mengungkapkan di Sulsel, progress transaksi harian menggunakan QR Code untuk BBM pertalite kini sudah mencapai 42%, sedangkan di Sulbar, sudah mencapai 83%.

"Kita berharap dari pelaksanaan uji coba implementasi transaksi menggunakan QR Code ini, sekaligus mencoba kehandalan system perangkat di SPBU Pertamina, memastikan pelayanan oleh petugas dalam transaksi ini berjalan baik, serta meningkatkan animo masyarakat untuk mendaftar QR Code”, ungkap Rainier.

Basri, 47, warga Jalan Dg Regge, Makassar mengaku tidak masalah dengan penggunaan QR Code untuk membeli BBM jenis pertalite, lantaran daftarnya juga mudah, tinggal masuk saja ke web pertamina. "Gampang daftarnya, apalagi mobil saya memang layak dapat BBM subsidi. Meski kadang-kadang saya memilih beli pertamax karena katany alebih bagus," akunya.

Baca juga : Pertamina Pertahankan Harga BBM di Tengah Kenaikan Harga Minyak Mentah Dunia

Terpisah, sosiolog dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Hariashari Rahim, menilai mekanisme digitalisasi ini bisa memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran bagi masyarakat menengah ke bawah yang paling membutuhkan. Sehingga penggunaan kode QR untuk membeli BBM subsidi diharapkan bisa mendukung prinsip keadilan sosial. 

"Sejauh ini, subsidi sering tidak tepat sasaran karena terjadi kebocoran, sehingga bantuan tidak sampai kepada mereka yang benar-benar berhak. Dengan QR Code memungkinkan penyaluran yang lebih tepat. Pemerintah bisa memantau secara akurat siapa saja yang berhak menerima subsidi berdasarkan data diri dan spesifikasi kendaraan yang tercantum pada STNK, yang dihubungkan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK)," seru Hasriashari.

Ia menambahkan, kebijakan subsidi tepat sasaran ini dapat mengurangi kecemburuan sosial serta memperkuat solidaritas masyarakat. Selama ini, gejolak sosial sering terjadi ketika kelompok masyarakat kurang mampu merasa hak mereka direnggut oleh kelompok yang seharusnya tidak berhak menerima subsidi BBM.

Hariashari pun optimis, penerapan subsidi tepat melalui sistem kode QR dapat meminimalisasi penyimpangan, mengurangi risiko kelebihan kuota, dan mengoptimalkan pemanfaatan subsidi.

“Jika diterapkan secara efektif, kebijakan ini dapat menjadi alat kontrol sosial yang memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh kalangan bawah yang paling membutuhkan. Ini sangat penting, mengingat keterbatasan alat kontrol yang ada sebelumnya,” tutupnya. (LN/J-3)