Sidak ke Riau, Bahlil Ingin Rakyat Beli Elpiji 3 Kg Sesuai Harga Eceran Tertinggi

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah ingin rakyat membeli gas elpiji 3 kilogram dengan harga terjangkau. Seperti yang ditemukannya di Kota Pekanbaru, Riau, gas elpiji subsidi 3 kg dijual seharga Rp18 ribu.
"Alhamdulillah, hari ini saya di Riau di pangkalan ini bagus sekali. Harganya Rp18 ribu. Jadi Rp18 ribu itu rakyat beli langsung. Ini yang pemerintah mau seperti ini. Jadi masyarakat itu harus dapat dengan harga di bawah Rp20 ribu," kata Bahlil di pangkalan elpiji 3 kg Yusmaninar di Jalan Tengku Bey Ujung, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Rabu (5/2)
Kunjungan Bahlil sebagai tindak lanjut perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait kembalinya penjualan tabung elpiji 3 kg di pengecer. Adapun harga elpiji 3 kg di salah satu pangkalan di Pekanbaru sesuai ketentuan pemerintah.
Bahlil juga memastikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap dapat membeli gas melon itu dengan harga terjangkau. Pasalnya, subsidi yang diberikan pemerintah bertujuan menjaga harga tetap sesuai ketentuan.
Kendati demikian, kata Bahlil, mekanisme pembelian gas subsidi bagi UMKM akan berbeda dengan rumah tangga mengingat peran dan skala ekonomi yang tidak sama.
"Untuk saudara-saudara saya UMKM, tetap kita harus kasih. Jadi nanti kita akan buat juga aturan mainnya. Memang mereka diberikan berbeda dengan konsumsi rumah tangga biasa. Karena pasti mereka mau jual bakso, mau jual mie goreng, mau jual pisang goreng, atau goreng-gorengan. Ini kita harus melakukan berbeda. Saya mendukung UMKM harus diberikan berbeda dengan masyarakat biasa," jelasnya.
Sebagai langkah pengawasan, lanjutnya, Kementerian ESDM berencana membentuk badan khusus untuk mengawasi distribusi dan penyaluran elpiji 3 kg, seperti yang telah dilakukan terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Kami jujur dari Kementerian ESDM yang diberikan tugas kepada Pertamina Patra Niaga, ini sekarang lagi berkoordinasi. Saya akan membentuk badan khusus untuk melakukan penataan, supaya rakyat benar-benar dapat harganya yang pas, terjangkau, sesuai dengan pemerintah," jelasnya.
Ia mengungkapkan, kebijakan mengenai pengecer tidak dibatalkan, melainkan ditata ulang dengan menaikkan status pengecer menjadi subpangkalan. Langkah ini bertujuan agar transaksi dapat dikontrol melalui sistem digital yang telah disiapkan oleh PT Pertamina (persero).
"Dengan pengecer naik menjadi subpangkalan, itu sudah akan dimasukkan aplikasinya. Supaya kita tahu dia jual ke siapa, harganya berapa, supaya tidak ada markup dan juga dijual ke oplosan. Itu maksudnya," pungkasnya. (RK/J-3)
Terkini Lainnya
Elpiji 3 Kg Diborong Warga Daerah Lain, DKI Bentuk Sistem Pembelian Digital
Komisi B DPRD DKI Jakarta Minta Revisi Pergub Tentang Gas Elpiji 3 kg
Ombudsman: Distribusi dan Pengelolaan Elpiji 3 Kg di Pangkalan masih Amburadul
Legislator Minta Pemprov DKI Revisi Pergub untuk Atasi Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg
Polemik Gas Elpiji 3 Kg, Bahlil: Subsidi Negara Berpotensi tak Tepat Sasaran
Polemik Gas Elpiji 3 Kg, Idrus Marham Sebut Upaya Adu Domba Golkar-Gerindra
Uskup Maumere tidak Rampas Tanah Umatnya (Tanggapan Berita Miring dari UCA News)
Legasi Kepemimpinan Muhadjir Effendy, dari UMM untuk Bangsa
Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah: Mungkinkah?
Kebijakan Imperialisme Trump
Penyehatan Tanah untuk Peningkatan Produktivitas Pertanian
Trumpisme dalam Tafsiran Protagorian: Relativitas dalam Ekonomi Global
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap