visitaaponce.com

PRESIDEN Prabowo menyebutkan dirinya sempat diejek pada saat mengampanyekan program makan bergizi gratis (MBG). Namun, diorama dari manfaat dilaksanakannya program MBG yang dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan serta menjadi wujud nyata upaya strategi transformasi bangsa melalui behavioral change technique belum menjadi perhatian masyarakat.

Program itu mendesak dilakukan karena tingkat kelaparan Indonesia berada di atas rata-rata negara ASEAN dan berada di peringkat ke-77 dari 127 negara. Hal yang lebih mengkhawatirkan ialah tercatat bahwa sebesar 7,2% populasi masuk kategori kekurangan kalori, 2,1% anak meninggal sebelum usia lima tahun, 26,8% balita mengalami stunting, dan 10% balita mengalami berat badan yang tumbuh di bawah ideal (Global Hunger Index, 2023).

 

Baca juga : KemenPPPA Harap Makan Bergizi Gratis Dukung Pemenuhan Gizi Anak Indonesia

Lesson learned beberapa negara

Beberapa negara telah sukses mengimplementasikan program makan gratis dan terbukti memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas SDM serta mendukung ekonomi nasional. Indonesia perlu meniru beberapa konsep dari keberhasilan beberapa negara seperti India, Brasil, dan Jepang, tetapi harus menguatkan unsur lokal di dalamnya.

Keberhasilan India dalam program makan siang gratis (mid-day meal scheme) yang telah dilaksanakan hampir tiga dekade terbukti ampuh meningkatkan kehadiran siswa hingga 25%, mengurangi angka putus sekolah, serta memperbaiki status gizi anak-anak.

Baca juga :  Kemendikbud Masih Menunggu Arahan Teknis Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

Berbeda dengan keberhasilan India, Brasil memiliki keberhasilan dengan menguatkan arsitektur pangan dari program penyediaan makanan bergizi (programa nacional de alicmentacao escolar). Pemerintah Brasil berkomitmen untuk melakukan program penyediaan makanan bergizi untuk 42 juta jiwa, dengan 30% dari anggaran program digunakan untuk membeli bahan makanan dari petani lokal.

Selanjutnya, 'Negeri Sakura' berhasil melaksanakan program makan bergizi, yang dinilai lebih prestigious karena dalam program yang dinamakan shokuiku tidak hanya menyediakan makanan sehat, tetapi juga mendidik anak-anak tentang pentingnya makan sehat. Program itu berhasil menurunkan prevalensi obesitas dan memperbaiki pola makan. Keberhasilan ketiga negara tersebut merupakan bentuk 'politik gizi' yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka melakukan akselerasi kualitas SDM.

 

Baca juga : Makanan Bergizi Gratis dengan Anggaran Rp 7.500 per Orang, Apa yang Bisa Didapat?

Hulu dan hilir program MBG

Ditetapkannya anggaran Rp71 triliun dengan 19,47 juta orang penerima manfaat merupakan bentuk 'politik gizi' pemerintah untuk dapat mereplikasi keberhasilan program makan gratis di beberapa negara.

Sudut pandang holistis dibutuhkan karena program yang sudah dilakukan uji coba di 100 titik itu diproyeksi dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,3% setiap tahunnya.

Baca juga : Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp7.500, Gibran: Kata Siapa?

Pemerintah juga perlu melakukan prinsip kehati-hatian karena program itu berpotensi meningkatkan inflasi, terutama dari komponen volatile foods serta pemenuhan program MBG dengan melakukan impor juga harus dilakukan orkestrasi yang baik.

Intervensi yang dapat dilakukan pemerintah ialah fokus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, sembari membentuk central purchasing program MBG untuk menghindari rent seeking. Hal itu mendukung kesejahteraan petani dan menjamin keberlanjutan pasokan bahan makanan yang berkualitas dengan harga terjangkau.

Penerapan digitalisasi dapat mencegah terjadinya penyelewengan dan model community based-monitoring dengan merangkul kantin sekolah dan dasawisma perlu dilakukan. Kantin sekolah berfungsi sebagai titik distribusi makanan sehat yang disiapkan dan dasawisma melakukan edukasi mengenai pentingnya pola makan sehat bagi siswa. UMKM di sekitar sekolah juga dapat diberdayakan dengan memasok bahan makanan dan peralatan lainnya untuk mendapat manfaat langsung. Program itu harus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru tanpa mematikan pelaku ekonomi yang sudah ada sebelumnya.

 

Monitoring dan evaluasi program

Monitoring dan evaluasi dari program MBG itu harus dilakukan dengan melakukan dua model, yakni pada tahapan monitoring harus dilakukan dengan menggunakan health belief model, untuk melakukan perubahan perilaku kesehatan dengan mengetahu persepsi kerentanan, keyakinan tentang manfaat perubahan, dan hambatan dalam melakukan perubahan.

Pemerintah dapat melakukan beberapa pemetaan observasi, pemetaan dapat dilakukan dengan melakukan observasi eksperimental dari calon penerima manfaat, dan nonpenerima manfaat dengan pengaturan variabel. Pemaknaan program MBG sebagai investasi untuk meningkatkan kesehatan anak-anak di sekolah yang akan berkontribusi pada pengurangan beban kesehatan negara dalam jangka panjang (Grossman, 2000) harus menjadi kesepakatan bersama.

Tahapan monitoring itu harus dilakukan dalam maket yang sama, yakni dapat membantu mengurangi angka stunting, malanutrisi, dan penyakit terkait dengan gizi yang dapat memengaruhi kinerja akademik dan pertumbuhan fisik mereka.

Setelah melakukan monitoring program MBG, pemerintah harus memastikan adanya evaluasi berkala, terutama melihat dampak pelaksanaan kebijakan dengan melakukan identifikasi lima tahapan: pre-contemplation, contemplation, preparation, action, dan maintenance (Prochaska dan DiClemente, 1983).

 

Penutup

Pemerintah dinilai perlu membuat undang-undang mengenai keamanan pangan seperti yang dilakukan India, untuk mengurangi ketergantungan impor pangan dan kebijakan pangan murah untuk kaum miskin. Skema tolerance band berbasis periode waktu, dapat menjadi end game diskusi impor pangan. Data driven decision making harus dilakukan dan paradigma lab grown food menjadi skema yang mendesak dilakukan pemerintah.

Pemerintah pusat perlu melakukan harmonisasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong program itu bahkan hingga pelibatan desa di dalamnya. Sektor swasta juga dapat berperan dalam program MBG ini melalui corporate social responsibility (CSR). Pada dasarnya, semua pihak harus terlibat dalam diorama MBG karena menjadi langkah strategis transformasi bangsa.