visitaaponce.com

DALAM beberapa tahun terakhir, pemilu di Indonesia sering kali dipandang sebagai sebuah teater demokrasi yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati. Menurut Sjaiful Mujani dan R. William Liddle (2021), pemilu yang bebas dan adil merupakan unsur dasar dari demokrasi yang berjalan dengan baik. 

Namun, isu kecurangan pemilu menjadi semakin mengkhawatirkan, di mana lembaga-lembaga pengawas seperti Bawaslu dan KPU sering kali dianggap tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menegakkan keadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: Apakah pemilu di Indonesia benar-benar mencerminkan suara rakyat, ataukah hanya sekadar formalitas?

Dugaan kecurangan pemilu merupakan tantangan bagi negara yang berkomitmen pada demokrasi. Mobilisasi masyarakat, baik melalui aksi koersif maupun persuasif, mencerminkan lemahnya demokrasi dan rendahnya kedaulatan politik masyarakat dalam menentukan sikap politiknya. 

Baca juga : Pj Gubernur Kaltim Pastikan Kesiapan Logistik Pilkada 2024

Sejarah menunjukkan, bahwa pada era Orde Baru struktur birokrasi dan Golkar mewajibkan pegawai negeri sipil untuk memilih Golkar sebagai kekuatan politik utama. Dengan cara ini, Golkar selalu memenangkan kontestasi pemilu selama tiga dekade. 

Di Myanmar, pada era junta militer, mobilisasi tentara di desa-desa dilakukan dengan cara yang mengarah pada paksaan, di mana militer dapat mendatangi rumah-rumah untuk memobilisasi dukungan bagi partai yang didukung oleh junta.

Di era reformasi Indonesia, yang dimulai dengan penumbangan rezim Orde Baru, membawa harapan bagi masyarakat sipil untuk terciptanya pemilu yang transparan dan bebas dari rekayasa. Lembaga-lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didirikan untuk menjamin integritas pemilu. Namun, dalam sepuluh tahun terakhir, dugaan praktik kecurangan dan mobilisasi aparat negara untuk mendukung calon tertentu kembali terjadi.

Baca juga : PR Prabowo Pebaiki Mutu Demokrasi

Arlan Siddha dan Lukma Munwar Fauzi (2022) dalam Integrity and Election-Winning in Indonesia: How to Challenge Democracy Amidst the Oligarchy menyatakan bahwa integritas pemilu adalah syarat penting untuk mengurangi pengaruh oligarki dan memperkuat demokrasi. Pemilu harus dilaksanakan secara adil dan bebas dari kecurangan serta kesalahan administrasi. 

Transparansi dalam pembiayaan politik, dan akuntabilitas penggunaan dana juga merupakan bagian penting untuk mencegah intervensi oligarki dalam kebijakan ekonomi-politik Indonesia. Demokrasi memerlukan partisipasi publik yang luas, agar proses penyelenggaraan negara dapat diawasi dan tidak merugikan masyarakat.

Dampak pemilu curang

Kecurangan dalam pemilu tidak hanya merusak integritas proses demokrasi, tetapi juga berdampak luas pada tata kelola pemerintahan di masa depan. Ketika pemilu tidak mencerminkan kehendak rakyat, kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak relevan dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat. Hal ini, dapat menyebabkan ketidakpuasan publik yang lebih besar dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Baca juga : Masyarakat Didorong Pilih Calon Pemimpin Berdasar Rekam Jejak, bukan Hasil Survei

Ketidakpastian dan ketidakadilan dalam proses pemilu juga dapat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Investor cenderung mencari negara dengan stabilitas politik dan kepercayaan terhadap institusi. Matthew A. Baum dan David A. Lake dalam "The Political Economy of Growth: Democracy and Human Capital" menyebutkan, demokrasi di negara-negara berkembang dapat memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kondisi kehidupan, termasuk pelayanan kesehatan dan akses terhadap air bersih. 

Peningkatan aspek-aspek tersebut berkontribusi pada peningkatan angka harapan hidup dan produktivitas ekonomi. Dengan demikian, demokrasi yang transparan dan jujur akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan iklim ekonomi.

Sayangnya, di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga Pilkada serentak 2024, banyak laporan terkait dugaan keterlibatan aparatur negara dalam memobilisasi suara masyarakat melalui bantuan sosial (Bansos). Pemilu yang diintervensi oleh alat-alat kekuasaan ini berpotensi mengurangi substansi demokrasi.

Baca juga : Jelang Pilkada, Rakyat Diminta Sadar dari Hipnotis Politik Populisme ‘ala Jokowi’

Laporan Tempo dalam Bocor Alus mengungkapkan, petugas polisi disebut-sebut menekan kepala desa untuk memenangkan calon tertentu dalam pilpres maupun pilkada. Calon-calon yang didukung adalah mereka yang diusung oleh penguasa. Ancaman penindakan terhadap kepala desa yang tidak mendukung calon tertentu merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak dapat dibiarkan.

Peran media dan citizen journalism

Media merupakan pilar keempat demokrasi, dan berfungsi sebagai pengawas jalannya kekuasaan. Sejak keruntuhan Orde Baru hingga Pemilu 2014, media berperan sebagai Watchdog yang mengawasi perkembangan dan malaadministrasi. Namun, dalam sepuluh tahun terakhir, media sering kali terkooptasi oleh kepentingan politik, baik dari pemiliknya yang terjun ke politik maupun yang membentuk partai politik sendiri. Munculnya oligarki yang menguasai media membuat perhatian terhadap isu-isu penting sering kali terabaikan.

Di era digital saat ini, media sosial dan citizen journalism muncul sebagai alternatif penting. Masyarakat kini memiliki platform untuk menyuarakan pendapat, dan mengawasi proses pemilu secara langsung. Media independen harus didorong untuk terus berperan dalam mengawasi kecurangan pemilu, karena pemilu adalah aspek inti dari demokrasi. 

Kesimpulan

Dugaan kecurangan pemilu di Indonesia adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan dari seluruh elemen masyarakat. Pemilu seharusnya menjadi sarana untuk mengekspresikan kehendak rakyat, bukan sekadar ornamen demokrasi. Keterlibatan aparat negara dalam memobilisasi dukungan masyarakat merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang harus ditangani.

Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta memanfaatkan kekuatan media sosial, citizen journalism, dan media independen, kita dapat bersama-sama mengawasi dan memperjuangkan pemilu yang adil dan transparan. Hanya dengan cara ini, kita dapat membangun kepercayaan yang diperlukan untuk menarik investasi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Bagaimanapun, demokrasi yang kuat adalah fondasi bagi masa depan yang lebih baik. Mari kita jaga suara rakyat dan pastikan pemilu yang bersih dan adil untuk semua. Semoga.