visitaaponce.com

KABUPATEN Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi daerah dengan jumlah pasangan calon (paslon) kepala daerah terbanyak dengan enam paslon bupati dan wakil bupati yang berlaga di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Meskipun demikian, pengamat politik dari Institut Nimo Tafa, Emanuel Krova, memprediksi jalannya Pilkada Lembata justru akan mengabaikan kualitas demokrasi.

Ia menilai partisipasi pemilih hanya pepesan kosong, sebab hadirnya mobilisasi pemilih yang berakibat pada merosotnya kualitas demokrasi.

Baca juga : KPU Kota Tasikmalaya Tetapkan 5 Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Dalam masa kampanye yang terhitung singkat, kurang dari dua bulan hingga 27 November 2024 mendatang, tim sukses dari enam paslon kepala daerah di Lembata terlihat cenderung memobilisasi pemilih melalui jalan ikatan primordial, money politic (politik uang), dan intimidasi.

Hal itu dapat berakibat pada pemilih kemudian kehilangan kesadaran kualitatif dalam memilih calon. Pemilih cenderung dikondisikan untuk mengabaikan tawaran program, visi-misi untuk mengatasi persoalan yang muncul di Lembata selama ini.

"Partisipasi pemilih hanya menjadi catatan kebanggan semu tentang keberhasilan penyelenggaraan pemilu," ucap Emanuel saat menjadi pembicara dalam forum Media Gathering yang digelar Bawaslu Kabupaten Lembata, Minggu (22/9) malam.

Baca juga : Pemilu Di Lembata masih Tak Ramah Difable

Hal itu, sambungnya, disebabkan kekuatan sentimen komunal yang masih kental. Selain itu, tidak adanya desakan kepada tim sukses hingga paslon untuk mendalami visi misi serta melakukan edukasi politik kepada masyarakat.

Di sisi lain, Bawaslu Kabupaten Lembata berikhtiar menghadirkan asas keadilan dalam pemilihan melalui pengawasan partisipatif, yakni melibatkan agen pengawasan dan mendorong peran pengawasan oleh seluruh stakeholders.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata Febri Bayou menjelaskan, dalam forum Media Gathering kali ini Bawaslu Lembata mengajak Pers untuk bahu membahu melakukan pengawasan partisipasif. 

Baca juga : Rayakan Perak Imamat, Pengobatan Gratis dan Bakti Spiritual Digelar di 4 Desa di Lembata

Tak hanya itu, Bawaslu juga mengajak aktivis difabel dan sejumlah tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam pengawasan partisipatif tersebut.

"Kita ingin hadirkan asas keadilan dalam pemilu dengan melakukan pengawasan partisipatif agar partisipasi pemilih muncul karena kesadaran kualitatif. Ini jadi tugas berat kita semua untuk memberikan pendidikan politik agar pemilih secara sadar hadir di TPS karena kesadaran kualitatif," ujar Febri.

Secara yuridis, normatif, dan administratif, pihaknya mengacu pada Perbawaslu dan PKPU tentang pencalonan, pengajuan bakal calon, hingga tahap pencoblosan.

Febri menegaskan, selain bersandar pada peraturan perundang-undangan yang ada, Bawaslu juga memiliki tanggung jawab moral agar pemilih menggunakan hak suaranya dalam pemilihan secara cerdas dan selektif dalam menentukan pilihan. (PT/J-3).