visitaaponce.com

Awas Serangan Politik Uang di Masa Tenang

Awas Serangan Politik Uang di Masa Tenang
(Ilustrasi) Politik uang berpotensi menyerang pemilik hak suara di Pilkada 2024 pada masa tenang.(Anadolu)

DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh atau tergiur dengan politik uang yang berpotensi terjadi pada saat menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Wakil Ketua Komite I DPD RI Muhdi, di Semarang, Jawa Tengah, mengingatkan bahwa politik uang berpotensi terjadi pada saat pelaksanaan Pilkada serentak.

Saat ini mungkin belum terlihat, kata dia, tetapi menjelang pelaksanaan pencoblosan dimungkinkan akan semakin marak terjadinya politik uang. Hal tersebut disampaikannya saat penyerapan aspirasi dalam rangka penyelenggaraan Pilkada serentak dengan mengundang jajaran KPU-Bawaslu Jateng dan Kota Semarang.

Dalam kegiatan itu, ia menerima laporan dari Bawaslu bahwa politik uang memang menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian karena nyaris selalu berulang saat penyelenggaraan pesta demokrasi.

Baca juga : Menuju Pilkada Serentak 2024, Perlindungan Jaminan Sosial untuk Pekerja Ad Hoc Semakin Ditegaskan

"Karena itu, warga masyarakat mari memilih pimpinan betul-betul melihat kompetensinya, memilih gubernur dan wali kota yang terbaik. Jangan mau ditukar dengan uang," kata senator asal Jateng itu, Selasa (12/11).

Mantan Rektor Universitas PGRI Semarang (Upgris) itu juga berharap Bawaslu terus melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya politik uang.

Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jateng Sosiawan mengatakan bahwa salah satu persoalan pelik yang dihadapi saat pilkada adalah praktik politik uang dengan segala bentuknya.

Baca juga : Bawaslu Respons soal Politik Uang di Pemilu 2024

Diakuinya, politik uang adalah praktik kotor yang sedemikian sulit diurai, terutama karena mata rantai yang terlemah adalah masyarakat sendiri. Artinya, kata dia, benar-benar dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk betul-betul tidak permisif terhadap politik uang dengan menolaknya.

"Kalau masyarakat tidak permisif dan betul-betul anti (antipolitik uang) maka tidak akan terjadi. Karena pertama kali yang  menolak adalah masyarakat sendiri," katanya.

Turut hadir pada kesempatan itu, Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono, Ketua Bawaslu Kota Semarang Arief Rahman, dan anggota KPU Kota Semarang Novi Maria Ulfah. (Ant/I-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat