DEEP Sebut tidak Diizinkan KPU Papua Barat Pantau Pilkada 2024
SALAH satu lembaga pemantau pemilihan, Democracy And Election Empowerment Partnership (DEEP), tidak mendapat izin dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat untuk memantau kegiatan Pilkada 2024.
Direktur DEEP Indonesia Neni Nur Hayati menyayangkan hal tersebut. Pasalnya, KPU sejumlah provinsi memberikan izin kepada DEEP untuk melakukan pemantauan. Apalagi, pihaknya juga sudah mendapatkan akreditasi dari KPU.
Pihaknya menduga penolakan dari KPU Papua Barat disebabkan kontestasi Pilkada Papua Barat 2024 hanya diikuti oleh satu pasangan calon. "Kemarin saya mendapat banyak informasi memang menutup ruang untuk partisipasi masyarakat selaku pemantau karena disinyalir kita dianggap akan mengusung kotak kosong. Jadi KPU seperti menutup ruang," kata Neni kepada Media Indonesia, Kamis (28/11).
Diketahui, Pilkada Papua Barat 2024 hanya diikuti oleh pasangan Dominggus Mandacan-Mohamad Lakatoni yang diusung oleh 17 partai politik. Mereka harus melawan kotak kosong pada hari pemungutan suara, Rabu (27/11).
"Ini menurut saya problem karena KPU-nya sendiri enggak terbuka. Bagaimana kita mau meaningful participation (partisipasi bermakna) kalau memantau saja ruangnya tertutup?" pungkas Neni.
Tak hanya DEEP, penghalangan memantau kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2024 juga dialami oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Manajer Pemantauan JPPR Nopa Supensi mengungkap relawannya dilarang melakukan pemantauan di daerah dengan calon tunggal.
"Temuan JPPR sendiri di titik, yakni TPS 15 Sanggarahan, Sukoharjo, Jawa Tengah," akunya. Nopa mengingatkan, Pasal 83 ayat (4) PKPU Nomor 17/20224 menggariskan bahwa maksimal dua pemantau dari satu organisasi diizinkan masuk ke dalam TPS. (Z-2)
Terkini Lainnya
Antisipasi Kerawanan Pemungutan Suara, Bawaslu RI Petakan 25 Indikator Potensi TPS Rawan
BAZNAS Gelar Pelatihan Pengajar Al-Qur’an Isyarat untuk Penyandang Disabilitas di Papua Barat
Papua Barat Pastikan Ikut Peparnas XVII di Solo, Peserta Jadi 35 Kontingen
Kolaborasi YKAN dan Masyarakat Lokal untuk Keberlanjutan Ekosistem Laut Papua Barat
1.789 Personel Dikerahkan untuk Jaga Pilkada di Papua Barat dan Papua Barat Daya
Rekayasa Konstitusional Pemilu Presiden
Indonesia di BRICS: Babak Baru atau Keterikatan Baru?
Polemik Pagar Laut
PLTN di Tengah Dinamika Politik dan Korupsi, Siapkah Indonesia Maju?
Setelah 30 Kali Ditolak MK
Dokter Buruh
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap