visitaaponce.com

DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani Indonesia sekaligus pengamat politik, Ray Rangkuti menilai dasar alasan tim pasangan calon nomor urut 1 Pilkada DKI 2024, Ridwan Kamil (RK)-Suswono (Rido) yang akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) cukup lemah dan tidak berdasar.

Beberapa landasan yang dijadikan gugatan yaitu mengenai adanya dugaan kecurangan terstruktur sistematis dan masif (TSM), tak tersebarnya undangan pemilih dan tingginya angka Golput di Jakarta lebih tinggi dari perolehan suara paslon 03 Pramono Anung-Rano Karno sebesar 2,1 juta suara.
 
“Saya melihat dasar mereka untuk menggugat ke MK terkait tuduhan kecurangan TSM tidak cukup kuat. Terlebih lagi sulit menggugat hasil pilkada Jakarta karena dari Bawaslu dan lembaga pemantau, catatan pelaporan relatif agak minor dan proses perhitungan suara berlangsung tanpa catatan yang cukup berarti artinya tidak ada manipulasi,” ujarnya kepada Media Indonesia pada Selasa (10/12). 

Diketahui, angka golput mencapai 3,4 juta atau 42,48%  pemilih DPT. Menurut tim Rido, salah satu alasan penyebab golput tinggi dikarenakan tidak terdistribusinya formulir C6 atau undangan memilih, yang akhirnya membuat rendah partisipasi pemilih dan berdampak pada hasil suara nomor urut 2.

Baca juga : Bawaslu Disebut Jadi Penonton di Pilkada Jakarta

Menurut Ray, gugatan itu justru menunjukkan sikap tim Rido tidak menerima hasil kekalahan. Dikatakan bahwa faktor-faktor yang dianggap memengaruhi hasil, salah satunya soal undangan pemilih (C6) dianggap cukup lemah untuk dijadikan materi gugatan lantaran hal itu masuk ke dalam asumsi. 

“Jika alasan itu yang dijadikan materi gugatan, tentu dampak tidak disebarkannya undangan C6 itu tidak hanya berdampak pada suara RIDO, tapi bisa jadi mereka yang tidak mendapat C6 adalah pendukung 02 dan 03. Dalam hal ini tim Rido harus bisa memastikan dan menghitung berapa jumlah pendukung atau pemilih mereka yang tidak bisa mencoblos karena tidak mendapat C6,” ujarnya.  

Selain itu, Ray menyebut bahwa mempersoalkan formulir C6 ke MK untuk permintaan diadakannya pemungutan suara ulang (PSU) merupakan alasan yang lemah karena formulir C6 hanya pemberitahuan bagi pemilih yang menginformasikan lokasi pencoblosan. Menurutnya, pemilih yang terdaftar di DPT bisa datang ke TPS cukup dengan membawa dokumen identitas seperti e-KTP.  

Baca juga : RK-Suwono Ajukan Gugatan Rekap dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara ke MK

“Sehingga jikapun C6 tidak tersebar kepada pemilih, ini tentu kesalahan penyelenggara namun bukan berarti bisa membatalkan hasil suara di Pilkada. Sejauh ini apakah tim RIDO sudah menghitung jumlah pendukungnya yang dirugikan tidak bisa nyoblos akibat C6?,” tuturnya.

Sehingga menurut Ray, alasan tersebut memperlihatkan paslon nomor urut 1 yang tidak siap kalah sehingga mencari faktor yang dianggap berdampak pada hasil. 

“Kalau dilihat dari pernyataan ini, jelas sekali tim pemenangan Rido tidak terima kekalahan. Lalu mereka mencari faktor-faktor yang dianggap memengaruhi hasil, salah satunya soal undangan pemilih (C6), tapi itu sangat kecil dan lemah," katanya. 

Baca juga : Partisipasi Jeblok, RIDO Desak PSU

Ray menilai, jika tim Rido mempermasalahkan soal Pramono-Rano yang kalah dari jumlah golput juga dinilainya tidak relevan. Sebab RK dan Suswono justru kalah dengan selisih lebih besar dengan angka golput tersebut.

“Seharusnya menjadi bahan refleksi bagi tim Rido sebelum mengkritik pihak lain,” jelasnya. 

Ray juga menyoroti banyaknya paslon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) namun hanya melawan kotak kosong. Menurutnya, seharusnya KIM tidak menyinggung soal Golput karena justru banyak paslon yang mereka usung hanya melawan kotak kosong. 
 
“Kalau soal itu, ada yang lebih parah. Makanya, mengapa mereka harus menyinggung soal Golput? Mereka (KIM) seharusnya menyoroti keberanian untuk menghadapi lawan yang sesungguhnya, bukan hanya melawan kotak kosong,” pungkasnya. (P-5)