Bola Perppu Perampasan Ada di Tangan Presiden Jokowi

Anggota Komisi III DPR Johan Budi menyambut baik desakan dari pegiat antikorupsi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang perampasan aset. Dia mengingatkan, saat ini, upaya untuk memuluskan beleid itu ada di tangan Presiden Joko Widodo.
"Tapi bola di tangan Pak Presiden, karena yang membuat Perppu pemerintah, presiden," kata Johan saat dihubungi, Rabu (3/7).
Johan mengingatkan Perppu tersebut diterbitkan sesuai dengan tingkat urgensi serta kebutuhan. Jika memang sangat mendesak, itu bisa saja segera diterbitkan, sama seperti ketika penanganan covid-19.
Baca juga : Presiden Diminta Segera Keluarkan Perppu Perampasan Aset
"Kalau menurut pemerintah Perppu ini sangat mendesak ya diterbitkan saja Perppu, karena itu sepenuhnya kan kewenangan presiden," jelas mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi diminta segera mengeluarkan Peraturan Perppu tentang perampasan aset. Pasalnya, DPR tidak kunjung mengesahkan atau bahas membahas secara serius RUU Perampasan Aset.
Jokowi sejatinya sudah menandatangani surat perintah presiden (Supres) mengenai RUU Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana. Supres bernomor R-22/Pres/05/2023 telah dikirim ke DPR pada 4 Mei 2023 untuk dilakukan pembahasan.
"Waktu yang tersedia bagi pemerintah dan DPR (periode saat ini) itu sangat singkat, sangat pendek, sehingga harapannya bisa dikeluarkan Perppu saja," kata peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman. (Z-11)
Terkini Lainnya
Gaya Diplomasi Personal Prabowo Dapat Perkuat Indonesia di Tingkat Global
Tim Hukum PDIP Sebut Hasto Ditarget Harus Masuk Penjara
Hasto Harus Buka Video Skandal Elite Politik Agar Tak Ada Politik Sandera
PDIP Sebut KPK Harusnya Fokus Cari Harun Masiku, bukan Tersangkakan Hasto
Baleg DPR Perlu Prioritaskan RUU Perampasan Aset
Perusahaan Pers Bisa Kelola Iklan Pemerintah dan Swasta untuk Selamatkan Industri Media
PDIP Dorong Prabowo Keluarkan Perppu Perampasan Aset
Kemenaker Tunduk atas Putusan MK terkait Judicial Review UU Cipta Kerja
Pengamat: Pemerintah tidak Bisa Anulir Putusan MK dengan Perppu
Wacana Penerbitan Perppu Pilkada, Presiden : Kepikiran Aja Enggak
Menkumham : Tidak ada Upaya Terbitkan Perppu Pilkada
DPR Bantah Perppu MD3 Sudah Disiapkan Pemerintah
Menempatkan Deep Learning pada Tes Kompetensi Akademik
Risiko Kampus Tarik Tambang
Masa Depan Industri Tembaga
Kebijakan Imperialisme Trump
Penyehatan Tanah untuk Peningkatan Produktivitas Pertanian
Trumpisme dalam Tafsiran Protagorian: Relativitas dalam Ekonomi Global
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap