PP Muhammadiyah Masyarakat Harus Bisa Jadi Kontrol Sosial bagi Kinerja Pejabat
SEKRETARIS Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan bahwa para pemimpin baik elite politik, pejabat negara pada kementerian dan lembaga, hendaknya berusaha menjadi teladan bagi masyarakat dengan menjaga moralitas dan etika sebagai pelayan publik.
Para pejabat hendaknya berusaha menjadi teladan bagi masyarakat dengan memegang teguh janji, amanah serta kesadaran, keteguhan dan iman bahwa setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan, hukum, keluarga, bangsa, dan negara,” jelasnya kepada Media Indonesia di Jakarta pada Senin (8/7).
Mengenai berbagai kasus pelanggaran etika dan moral serta hukum yang melibatkan pejabat negara, Abdul mengajak agar semua pemimpin dapat kembali merefleksikan arti penting tugas dan kewajiban mereka dalam mengemban jabatan.
Baca juga : Sidang Pendapat Rakyat Harapkan Putusan MK yang Berpihak pada Etika dan Moral Kenegaraan
“Saya prihatin dengan terungkapnya kasus asusila dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para pejabat negara. Saya khawatir, terbongkarnya perbuatan asusila dan pelanggaran hukum itu bukan sebatas kasus, tetapi justru merupakan puncak gunung es dari kelaziman yang sesungguhnya sudah jamak terjadi. Semoga saja kekhawatiran saya tidak terbukti,” tuturnya.
Ia juga kembali mengingatkan para pejabat untuk mengedepankan keteladanan dan jangan terlena dengan kekuasaan dan gemerlap harta sehingga menghalalkan segala cara.
“Keteladanan jauh lebih kuat, sangat menentukan dan berpengaruh dalam kepemimpinan dibandingkan dengan retorika dan gemerlap harta,” ungkapnya.
Abdul menilai bahwa kasus asusila dan amoral terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan kewenangan yang sangat besar yang mereka miliki, sehingga ia mendorong agar masyarakat terus melakukan kontrol sosial terhadap kinerja pejabat dan para penegak hukum dapat berdiri di tengah untuk mengontrol berbagai kepentingan bukan justru terlibat dalam kepentingan.
“Jika begitu terlibat dalam kepentingan maka mereka dengan mudah melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, hukum dan etika harus ditegakkan. Diperlukan kontrol yang lebih kuat dan sanksi sosial serta moral oleh masyarakat,” jelasnya. (Dev/Z-7)
Terkini Lainnya
Perkuat Pendidikan Moral dan Sanksi Hukum untuk Cegah Kasus Seksual Pada Remaja
Kemerosotan Moral di Kalangan Pejabat Jadi Sorotan
Bahan Sisa Jenama Ohmmbybai Disulap Hunting Fields dan Moral
31 Contoh Teks Anekdot Humoris Beserta Tips Membuatnya yang Mudah Dipahami
Pucuk Lembaga Negara Rontok, Indonesia Darurat Moral
Tiga Kemampuan Esensial yang Perlu Dimiliki untuk Menjadi Pemimpin
SBY: Jangan Selingkuhi Konstitusi
Pemimpin Lebih Terlihat Realistis Jika Peduli UMKM Warga Lokal
Raih Pemimpin Daerah Awards, Irmawati Umar Tebar Inspirasi dari Sulbar untuk Indonesia
Yahya Sinwar, Pemimpin Militan di Balik Konflik Gaza dan Serangan 7 Oktober 2023
Politik Hutang Budi Hambat Netralitas
Kecerdasan Buatan dan Pertanian
Bukan sekadar Menciptakan Lapangan Kerja\
Membangun Daya Belajar
Robohnya Mahkamah Kami
Jangan Sia-siakan Hak Demokrasi: Jadilah Pemilih Cerdas
Kematian Sinwar dan Perang Abadi
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap