visitaaponce.com

Tom Lembong Pertimbangkan Ajukan Praperadilan

Tom Lembong Pertimbangkan Ajukan Praperadilan
Tersangka kasus dugaan korupsi pada importasi gula di Kementerian Perdagangan, Thomas Lembong(MI/TRI SUBARKAH)

TERSANGKA kasus dugaan korupsi pada importasi gula di Kementerian Perdagangan, Thomas Lembong, mempertimbangkan untuk mengajukan praperadilan. Tom Lembong ditersangkakan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung.

Hal itu dikemukakan oleh pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, kepada Media Indonesia lewat keterangan tertulis. Kendati demikian, ia tidak menjelaskan apa dasar pertimbangannya jika jadi mengajukan praperadilan. "Sedang dipersiapkan dan dipertimbangkan," ujarnya, Minggu (3/11).

Sebelumnya, Ari mengatakan kliennya hanya meneruskan kebijakan dari Menteri Perdagangan sebelumnya. Kebijakan yang diambil Tom Lembong untuk mengimpor gula, sambungnya, hanya merupakan tindak lanjut dari kebijakan terdahulu.

Baca juga : Komisi III DPR: Kasus Tom Lembong Sumir, Rugikan Prabowo

"Jadi, Pak Tom hanya meneruskan kebijakan yang sudah direncanakan sejak periode sebelumnya," tandas Ari.

Sebelumnya, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Diky Anandya mengingatkan pihak Kejagung untuk dapat mengurai dan mengaitkan unsur Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor dengan perbuatan yang dilakukan Tom Lembong sehingga menjadi tersangka. 

Baginya, kerugian keuangan negara yang disebut Kejagung mencapai Rp400 miliar itu harus diikuti dengan niat jahat. "Tidak semua kerugian negara dikategorikan sebagai kejahatan korupsi. Ini penting disampaikan agar langkah aparat penegak hukum tidak distigma negatif atau dianggap politisasi hukum oleh masyarakat," terang Diky.

Pihaknya juga mendorong penyidik JAM-Pidsus untuk mengembangkan kasus tersebut untuk menjerat aktor lainnya. Pasalnya, kebijakan impor gula kristal mentah tak hanya dilakukan oleh Kemendag saat masih dinakhodi Tom Lembong saja pada 2015-2016.

"Tapi juga berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Dalam konteks perkara yang terjadi di Kementerian Perdagangan, penyidik juga harus mengurai potensi keterlibatan kementerian lain yang menyangkut kebijakan impor tersebut," pungkas Diky.(Tri/P-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akhmad Mustain

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat