BPKP Ungkap Anggaran Daerah tak Efisien Mencapai Rp141 Triliun
PERENCANAAN dan penganggaran pemerintah daerah (pemda) dinilai masih tidak efektif. Hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2023 menunjukkan hampir 54% perencanaan dan penganggaran pemda tidak efektif dan tidak efisien.
Hal itu disampaikan oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor.
"Hasil pengawasan kami masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidakefektifan dan tidak efisien, masih mencapai rata-rata totalnya 53,95%," kata Ateh, Kamis (7/11).
"Kalau rupiahnya itu yang tidak efisien hampir melebihi Rp141 triliun. Ini senang enggak senang harus saya sampaikan di hadapan pemda," sambungnya.
Menurut Ateh, angka itu diperoleh berdasarkan hasill pengawasan BKPM atas lima sektor, yaitu peningakatan ketahanan pengan, peningkatan daya saing pariwisata, pemberdayaan UMKM, penurunan prevalensi stunting, dan pengentasan kemiskinan.
Ia menyebut perencanaan dan penganggaran yang tidak efektif hanya salah satu tantangan bagi pemda dalam membangun daerah. Tantangan lainnya adalah peningkatan ruang fiskal di daerah atau penerimaan asli daerah (PAD) yang tidak optimal, serta pengendalian kecurangan korupsi.
Terkait masalah PAD, Ateh menyoroti sejumlah permasalahan yang memengaruhi, di antaranya kebijakan serta pengembangan potensi pajak. Bagi Ateh, masih ada ruang bagi pemda untuk menggali PAD. Pada 2024, misalnya, ia menyebut ada potensi 16,88% PAD yang masih dapat diperoleh pemda. (P-5)
Terkini Lainnya
Dampak Universal Basic Income Dinilai Lampaui Bantuan Sosial
Honor Tenaga Non ASN Kota Cilegon Sudah Dicairkan
Jawab Krisis Hunian, Ini Upaya Pemprov Jakarta bagi MBR
Jaminan Sosial untuk Petugas Pilkada Sangat Penting
Sendi Ingin Kelurahan dapat Dana dari APBN
2.426 Peserta Lolos SKD CPNS BPKP dan Berhak Mengikuti SKB
Ahli Hukum Bisnis Jelaskan Bentuk Kerja Sama PT.Timah dengan Swasta
Hakim Minta Auditor Jelaskan soal Kerugian Rp300 Triliun di Sidang Korupsi Timah
Hakim Cecar Auditor BPKP soal Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah
Laporan BPKP Nihil Diperlihatkan di Persidangan
Sikap Jaksa tak Buka Kerugian Negara Kasus Timah Dipertanyakan
Peluang Pendidikan Pariwisata untuk Mendorong Perekonomian
Risiko dan Peluang Trumpisme
Pendidikan Bermutu dan Kesejahteraan Guru
Indonesia Kekurangan Dokter: Fakta atau Mitos?
Serentak Pilkada, Serentak Sukacita
Menuju Pendidikan Tinggi Transformatif
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap