visitaaponce.com

TUNTUTAN untuk mengungkap identitas para tersangka dalam kasus perlindungan situs judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) semakin menguat.

Para pakar dan pengamat mendesak agar transparansi dilakukan dalam penegakan hukum untuk menjaga integritas institusi.

"Pengungkapan identitas pelaku adalah langkah penting agar kasus ini tidak dianggap sepele oleh masyarakat. Kita perlu menjaga agar tidak muncul asumsi negatif tentang kepolisian," ungkap Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah, Kamis (7/11).

Trubus menekankan, pentingnya keterbukaan dalam proses penyidikan, terutama ketika isu ini berkaitan dengan kebijakan negara.

Baca juga : Wakil Ketua MPR Dukung Pemerintahan Prabowo Berantas Judi Online

Trubus juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan pemberantasan judi online merupakan perintah dari Presiden yang harus dijalankan secara transparan.

"Kita harus memperlihatkan kepada publik bahwa kita serius dalam menangani masalah ini," tambahnya.

Dalam kesempatan lain, Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto juga sependapat. Ia meminta pihak kepolisian untuk segera mengungkap identitas 15 tersangka yang terlibat.

Baca juga : LKDI Minta Polisi Usut Beking Pegawai Komdigi yang Terlibat Judi Online 

Bambang memahami ada kebijakan yang memberikan diskresi kepada penyidik untuk tidak mengungkap identitas. Namun ia menekankan bahwa terdapat batasan waktu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

“Tanpa mengungkap identitas tersangka, potensi abuse of power seperti penculikan oleh aparat hukum dapat terjadi, yang jelas-jelas melanggar hak asasi warga negara,” jelas Bambang.

Sebelumnya, pihak kepolisian telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka terkait perlindungan situs judi online. Dari jumlah tersebut, 11 di antaranya merupakan pegawai dan staf ahli di Kemenkomdigi, sementara 4 orang lainnya adalah warga sipil.

Baca juga : Polisi Ungkap Modus Lindungi Situs Judi Online Agar Tak Diblokir

Dalam tindakan selanjutnya, polisi juga melakukan penggeledahan di sebuah ruko yang berfungsi sebagai kantor satelit di Bekasi, yang diduga dikelola oleh tiga individu berinisial AK, AJ, dan A.

Identitas ketiga orang ini masih belum jelas apakah mereka pegawai Komdigi atau tidak.

Di kantor satelit tersebut, terdapat 12 orang yang bekerja, dengan 8 di antaranya sebagai operator dan 4 lainnya sebagai admin. Mereka bertugas mengumpulkan daftar situs judi online yang harus diperhatikan.

Baca juga : Dugaan Keterlibatan 16 Pegawai Kemkomdigi dalam Judi Online, Wamen Nezar Patria: Langkah Tegas diambil

Salah seorang pegawai Komdigi yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 1.000 situs judi online yang dijaga agar tidak diblokir, sementara 4.000 situs lainnya telah dilaporkan untuk pemblokiran.

Dari aktivitas ini, pelaku mengklaim memperoleh keuntungan sebesar Rp8,5 juta per situs yang dilindungi, sementara mereka membayar upah kepada pegawai admin dan operator sebesar Rp5 juta per bulan.

Situasi ini menambah tekanan kepada pihak berwenang untuk segera mengambil langkah tegas demi kepercayaan publik dan penegakan hukum yang lebih baik. (Z-10)