KMP Abai Lapor LHKPN, Prabowo Buka Suara
LAPORAN Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) jajaran Presiden RI Prabowo Subianto masih minim. KPK menyebut sebagian menteri, wakil menteri (wamen), hingga Utusan Khusus Presiden belum menyerahkan LHKPN.
Memang, Miftah Maulana Habiburrohman atau Gus Miftah sudah tak wajib lagi menyerahkan LHKPN setelah mundur dari Utusan Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Sementara Utusan Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni dalam Kabinet Merah Putih, Raffi Ahmad juga belum menyerahkan LHKPN.
Merespons itu, Presiden RI Prabowo Subianto menerangkan jajarannya akan melengkapi laporan kekayaan tersebut. "Nanti akan dilengkapi," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, yang dikutip Minggu (8/12).
Adapun Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membeberkan data dari Direktorat LHKPN KPK per 3 Desember 2024.
Data tersebut menunjukkan ada 36 menteri atau kepala lembaga yang membuat LHKPN. Sementara 16 menteri dan 27 wakil menteri belum lapor LHKPN.
“Dari 52 menteri atau kepala lembaga setingkat menteri, 36 di antaranya sudah melaporkan harta kekayaannya dan 16 lainnya belum. Kemudian, dari 57 wakil menteri atau wakil kepala lembaga setingkat menteri, 30 sudah lapor LHKPN, sedangkan 27 belum lapor," ujar Budi kepada wartawan.
Kemudian, lanjut Budi, ada enam orang utusan khusus, penasihat khusus, serta staf khusus telah menyerahkan LHKPN. Maka sebanyak 58% anggota kabinet Merah Putih telah melaporkan LHKPN.
Dari 15 utusan khusus, penasihat khusus, staf khusus, Budi mencatat ada enam anggota yang sudah melaporkan LHKPN. Sisanya sembilan orang belum lapor.
“Sehingga secara keseluruhan dari total 124 wajib lapor dari Kabinet Merah Putih, 72 sudah lapor LHKPN-nya, dan 52 belum lapor,” ungkapnya.
Artinya, lanjut Budi, 58% jajaran Kabinet Merah Putih sudah melaporkan LHKPN. (Ykb/I-2)
Terkini Lainnya
Demokrat Siap Kerja Sama dengan PDI-P Dukung Pemerintahan Prabowo
34 Pembantu Prabowo tak Kunjung Serahkan LHKPN
KPK tidak Bisa Sanksi Menteri yang tidak Lapor LHKPN, Hanya Kirimkan Surat Rekomendasi
Raffi Ahmad Serahkan LHKPN, KPK Langsung Pelajari
34 Pembantu Prabowo tak Kunjung Serahkan LHKPN
4 Menteri Bersihkan Sampah, Tapi Itu pun di Bali
Telat Laporkan LHKPN Digugat di MK
Presiden Harus Turun Tangan Mengingatkan Menteri yang belum Lapor LHKPN
Rekayasa Konstitusional Pemilu Presiden
Indonesia di BRICS: Babak Baru atau Keterikatan Baru?
Polemik Pagar Laut
PLTN di Tengah Dinamika Politik dan Korupsi, Siapkah Indonesia Maju?
Setelah 30 Kali Ditolak MK
Dokter Buruh
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap