Wujudkan Kebijakan Inklusif Gender untuk Dorong Pemberdayaan Perempuan di Sektor Ekonomi
WUJUDKAN kebijakan yang inklusif gender dalam upaya pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi sebagai bagian dari langkah peningkatan peran perempuan dalam proses pembangunan.
"Perempuan memerlukan dorongan untuk mengatasi hambatan struktural dan teknis di sektor ekonomi agar mampu berperan lebih luas di berbagai bidang kehidupan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/5).
Pada The First Meeting of The Policy Partnership on Women and the Economy 2024 (PPWE l) yang diadakan oleh Women and the Economy Forum, APEC Peru 2024, pada Senin (13/5) lalu, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkomitmen meningkatkan peran perempuan dalam bidang ekonomi dengan langkah-langkah konkret mewujudkan kemudahan akses pelatihan teknis, finansial, pasar, dan digital literasi bagi perempuan.
Baca juga : Dorong Terwujudnya Kesetaraan Gender Demi Realisasikan Target Pembangunan Nasional
Langkah itu diambil karena 64,5% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh perempuan.
Menurut Lestari, langkah konkret pemerintah itu harus terus didorong dan diperluas cakupannya karena merupakan langkah yang strategis.
Penguatan berbagai UMKM yang mayoritas pengelolaannya perempuan, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, ikut meningkatkan kemandirian perempuan untuk kemudian mampu ikut berkontribusi pada berbagai proses pembangunan nasional.
Baca juga : Perempuan Memiliki Peran Krusial dalam Kemajuan Suatu Negara
Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap sejumlah langkah strategis lainnya berupa peningkatan kesejahteraan ibu dan anak melalui berbagai program peningkatan kesehatan yang berkelanjutan.
Bila pada lingkungan keluarga sudah terjamin kesehatan dan kesejahteraannya, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan untuk berperan aktif di sejumlah sektor dapat lebih terbuka.
Rerie sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu ikut mendorong melalui berbagai upaya dalam proses pemberdayaan perempuan di Tanah Air. (Z-6)
Terkini Lainnya
Surya Paloh Ingin Ada Perempuan yang Pimpin NasDem
4 Tips Menangani Situasi Darurat saat Berkendara bagi Perempuan
Surya Paloh: Peran Perempuan di Politik bukan Sekedar Pelengkap
Busana Kebaya Kian Digemari Di Era Modern
Presiden Jokowi Hadiri Peringatan Hari Kebaya Nasional 2024
Penerapan Ekonomi Sirkular Penting dalam Keseharian demi Pembangunan yang Lebih Baik
Konsep Wisata Regeneratif Harus Dikembangkan demi Pariwisata yang Berkelanjutan
Negara Harus Mampu Menjamin Hak-Hak Anak Terpenuhi
Peningkatan Produktivitas UMKM Butuh Dukungan Semua Pihak
Kinerja Pariwisata Nasional Perlu Ditingkatkan dengan Perbaikan Aksesibilitas dan Layanan
Maraknya Kecurangan pada PPDB Harus Menjadi Perhatian Serius untuk segera Dievaluasi
Pezeshkian dan Babak Baru Politik Iran
Hamzah Haz Politisi Santun yang Teguh Pendirian
Wantimpres jadi DPA: Sesat Pikir Sistem Ketatanegaraan
Memahami Perlinsos, Bansos, dan Jamsos
Menyempitnya Ruang Fiskal APBN Periode Transisi Pemerintahan
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap