Pengamat RUU Kementerian Harus Tetapkan Angka Batas Maksimal Jumlah Kementerian
![Pengamat: RUU Kementerian Harus Tetapkan Angka Batas Maksimal Jumlah Kementerian](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/05/61f21b8ea106b42580e816f059bc8d11.jpg)
PENGAMAT politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan DPR RI harus menentukan batas maksimal penambahan jumlah kementerian. Menurut Ujang, batas maksimal itu penting agar tidak dijadikan celah untuk membuat kabinet jumbo tetapi tidak efektif.
“Kalau begitu, siapapun presidennya, kalau aturannya longgar begitu, nomenklatur bisa berapa saja sesuai dengan kebutuhan presiden. Kementerian yang dibentuk bisa banyak, bisa 40, 41, 50 bahkan 100 juga bisa. Karena memang tidak ada batasan, tidak ada patokan yang jelas,” kata Ujang saat dihubungi, Rabu (15/5).
Ujang menyarankan agar pembuat kebijakan tidak membuat UU yang dapat dimanfaatkan atau dijadikan celah untuk kepentingan politik. Pembentukan kabinet perlu didasari pada kepentingan masyarakat.
“Tetapkan saja berapa, 40 misalnya. Ya sudah 40. Tidak usah malu-malu. Kalau mau 41 ya 41. Melihat dari kebutuhan presiden dan dari kementerian di presiden sebelumnya pasca reformasi,” ujar Ujang.
“Perlu dicari angka itu. Misalnya angkanya maksimal 40 untuk nomenklatur penambahan kementerian. Mestinya begitu. Kalau tidak ada batasan itu bisa sampai 100, juga bisa. Nanti ada pernyataan 100 untuk efektivitas penyelenggaraan negara. Kalau misal 100 dirasa efektif atau 50 efektif, kan bisa saja. Itu jadi tidak melanggar UU. Karena itu memang perlu dibatasi dengan angka,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Terkini Lainnya
Penerapan Ekonomi Sirkular Penting dalam Keseharian demi Pembangunan yang Lebih Baik
Hilirisasi Tambang Dinilai Gagal, DPR Minta Pemerintahan Baru Lakukan Evaluasi
Hamzah Haz Politisi Santun yang Teguh Pendirian
Komisi III DPR: Vonis Bebas Gregorius Ronald Tannur Tak Berpihak ke Korban
Komisi VI DPR: Lonjakan Harga Beras semakin tidak Terkendali
Proses Penggantian Hasyim Asy'ari Harusnya tidak Makan Waktu Lama
PKS ke Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran: Ajak-ajaklah!
Rupiah Melemah saat Pasar Tunggu Kabinet Baru
Gibran Rakabuming masih Cari Figur Terbaik untuk Isi Kabinet
Presiden Terpilih Diharapkan Bentuk Kabinet yang Efisien dan Efektif
Keir Starmer Tunjuk Rachel Reeves Sebagai Menteri Keuangan Perempuan Pertama di Inggris
Ini Susunan Kabinet Perdana Menteri Inggris Keir Starmer
Pezeshkian dan Babak Baru Politik Iran
Hamzah Haz Politisi Santun yang Teguh Pendirian
Wantimpres jadi DPA: Sesat Pikir Sistem Ketatanegaraan
Memahami Perlinsos, Bansos, dan Jamsos
Menyempitnya Ruang Fiskal APBN Periode Transisi Pemerintahan
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap