Mega makin Diperlukan
DEMOKRASI di Indonesia, menurut Ketua Umum PDIP Megawati Sokarnoputri, sedang mengalami anomali. Sebuah kondisi yang pada akhirnya melahirkan kepemimpinan yang berwatak otoriter tapi juga populis. Menurut teori, itu disebut sebagai kepemimpinan paradoksal. Oleh mereka, hukum dijadikan alat, kaidah demokrasi diselewengkan, demi ambisi kekuasaan.
Keprihatinan Megawati sejatinya keprihatinan kita juga. Tidak banyak yang menyangka, di umur reformasi yang baru 26 tahun, demokrasi yang dulu diperjuangkan mati-matian kini semakin menjauh dari esensi. Demokrasi cuma nama, tapi penerapannya lebih mirip autokrasi. Kekuasaan tak lagi sepenuhnya di tangan rakyat, tapi sebagian mulai terkonsentrasi di tangan penguasa.
Ini gejala kerusakan demokrasi yang harus diwaspadai. Jika situasi seperti ini dibiarkan tanpa solusi, bukan tidak mungkin lambat laun demokrasi akan punah. Demokrasi hanya akan tersisa dalam bentuk prasasti dan tulisan dalam buku-buku pelajaran sejarah bahwa negeri ini pernah menganut sistem demokrasi.
Segenting itulah situasinya, terutama setelah pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024 yang telah membuka mata rakyat lebar-lebar bahwa upaya pengkhianatan demokrasi bukan rumor atau isapan jempol belaka. Penyelewengan demokrasi memang nyata adanya.
Tidak ada jalan lain, demokrasi harus diselamatkan. Kekuasaan harus dikembalikan menjadi kekuatan yang betul-betul adil dan mampu menuntun ke jalan kemakmuran. Rakyat mesti diberi peran yang lebih substansial, tidak sekadar dijadikan gula-gula politik yang habis manis sepah dibuang.
Dalam konteks tersebut, suka tidak suka, suara lantang Megawati saat berpidato pada arena Rakernas V PDIP yang mengkritik habis-habisan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, menjadi pengingat sekaligus pembakar semangat rakyat untuk meluruskan lagi jalan demokrasi. Ia boleh dikata telah mengawali ikhtiar untuk perjuangan panjang itu.
Megawati, harus diakui, merupakan salah satu pejuang demokrasi senior. Kita tentu tidak meragukan kiprah dan pengalamannya sebagai politikus yang karena itu pula ia disegani. Posisinya sebagai ketua umum partai terbesar di Republik ini juga memiliki arti penting tersendiri.
Tidak berlebihan kiranya bila ada yang menyebut demokrasi negeri ini sesungguhnya masih, bahkan makin membutuhkan sosok Megawati. Di mana pun posisi yang ia akan pilih nantinya, apakah menjadi bagian dari pemerintah atau menjadi kekuatan penyeimbang (oposisi), ketokohan Megawati diharapkan bisa menjadi punggawa penyelamatan dan penjagaan kualitas demokrasi.
Kebutuhan tersebut makin krusial karena demokrasi yang lurus dan sehat seperti yang disuarakan Megawati akan melapangkan jalan bangsa ini menuju kemakmuran. Sebaliknya, dengan demokrasi yang terus-menerus cacat, jalan kemakmuran bakal menjauh dari kenyataan.
Terkini Lainnya
Pertaruhan Pemberantasan Korupsi
Setop Legislasi Transaksional
Harta, Takhta, Pilkada
Kejaksaan di Puncak Kepercayaan
Habis Tapera Terbitlah Asuransi
Utak-atik Anggaran Makanan Bergizi
Wakil Menteri Muluskan Transisi
Setop Pilih Pemimpin Korup
Indonesia Darurat Rasuah
Rontoknya Antusiasme terhadap KPK
Waspadai Efek Kasus Trump
Simpang Siur Pembatasan BBM Subsidi
Mempertanyakan Urgensi DPA
Buktikan KPU bukan Benalu
Hasil Wajar Audit bukan Prestasi
Lanjutkan Sirekap Buang Ketertutupan
Pezeshkian dan Babak Baru Politik Iran
Hamzah Haz Politisi Santun yang Teguh Pendirian
Wantimpres jadi DPA: Sesat Pikir Sistem Ketatanegaraan
Memahami Perlinsos, Bansos, dan Jamsos
Menyempitnya Ruang Fiskal APBN Periode Transisi Pemerintahan
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap