visitaaponce.com

MENTERI Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan pada evaluasi penanganan mudik dan balik lebaran tahun 2024, merujuk pada hasil survei, mendapatkan angka sebanyak 193 juta orang melakukan kegiatan mudik pada momen hari raya Idulfitri 1445H.

"Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan kami dan ini memang diinstruksikan sejak awal kami melakukan survei. Saat survei memang kami menemukan angka yang hampir tidak rasional yaitu 193 juta (orang) yang mudik," kata Menhub, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/5).

Oleh karena itu, pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kapolri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian BUMN, dan Menteri agama berkoordinasi dalam mengolah survei mudik tersebut.

Baca juga : 84 Persen Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi saat Arus Mudik

"Kami ingin apa yang kami survei itu bisa dipertanggungjawabkan. Kami bekerja sama dengan satu perusahaan Telko di negara ini. Terbukti bahwa sebanyak 242 juta masyarakat yang melakukan perjalanan lebih dari 2 jam, atau indikasinya mudik karena dalam indikasi itu setelah 2 jam mereka tinggal di tempat itu," kata Menhub.

Sehingga indikasinya, perjalanan yang dilakukan pemudik dalam jarak dekat seperti Jakarta-Bandung, atau Semarang-Cirebon dan sebagainya. Disampaikan Menhub, tingkat kepuasan dari pemudik memberikan hasil yang baik.

Pemerintah mensurvei dua hal. Pertama, tingkat kepuasan pada kegiatan mudik secara keseluruhan yaitu 89 persen, dan atas mudik gratis sebesar 91 persen.

Baca juga : Pemprov Gencar Mendata Pendatang

Yang melakukan survei ini dua badan pemerintah, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Menkominfo. Sedangkan dari pihak non pemerintah, dia katakan, yaitu salah satu harian (surat kabar) di Indonesia dan perusahaan Telekomunikasi di Indonesia.

Untuk hasil survei dari unsur keselamatan, didapatkan hasil terjadi penurunan untuk kasus kecelakaan menurun 8 persen, meninggal dunia turun 12 persen, kasus kecelakaan luka ringan turun 10 persen. Sedangkan kasus kecelakaan luka berat naik 33 persen.

"Kami lakukan bersama Menko PMK dan Kapolri mengimbau agar saudara-saudara kita yang mudil menggunakan motor seyogyanya tidak melakukan itu. Solusinya adalah mudik gratis. Ini akan kami pertahankan dan menjadi salah satu catatan dari apa yang disampaikan Presiden," kata Menhub.

Baca juga : Wakil Ketua DPR Apresiasi Pengaturan Mudik Lebaran yang Cukup Baik

Beberapa catatan selama periode mudik dan arus balik, yaitu pertama, terkait rest area, salah satunya rest area baik di Tol Cipali maupun tol ke arah Merak.

Fungsi rest area, selain sebagai tempat beristirahat pemudik, juga sebagai tempat men-delay volume kendaraan yang menuju ke suatu tempat.

"Saya diinstruksikan oleh Menteri PU untuk membebaskan tanah-tanah sebagai rest area yang mungkin tidak langsung dibangun menjadi rest area. Jadi katakanlan ada 10 atau 15 tempat (lahan) dibebaskan, masing-masing 5 hektare untuk rest area. Nanti suatu waktu ini menjadi suatu lahan yang bermanfaat untuk membuat rest area," kata Menhub.

Baca juga : Puncak Arus Balik, Konsumsi Pertamax Series Naik 9%

Catatan kedua, terkait manajemen gate, atau pengaturan pada gerbang tol sehubungan dengan pembayaran di pintu tol. Dia katakan tidak lagi boleh menggunakan sistem tapping pada kilometer 70 dan km 414, dan menggantinya dengan sistem OBU (on-board unit) untuk mengurai antrean kendaraan.

"Dengan sistem OBU, kendaraan langsung lewat dan tercatat berapa yang mereka langsung bayar. Ini membuat kelancaran di km 70 dan km 414 itu terjadi dengan baik," kata Menhub.

Lalu dalam survei, ditemukan pelaku perjalanan paling menyukai menggunakan kereta api. Namun saat ini jumlah armada masih terbatas.

"Oleh karena itu, Kemenhub mengusulkan dan disetujui oleh Presiden, agar KAI menambah jumlah KA. Sehingga perjalanan KA yang memang diminati itu bertambah," kata Menhub.