visitaaponce.com

Ketua Bidang Usaha Kecil Menengah/Industri Kecil Menengah (UKM/IKM) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ronald Walla menuturkan penyerapan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) oleh pemerintah dan BUMN harusnya menjadi prioritas utama saat ini. Itu bertujuan untuk menunjang berbagai dukungan dan pendampingan yang telah diberikan selama pandemi covid-19 merebak.

"Tentu hal itu, menurut saya, menjadi prioritas. Karena sebelum pandemi, mereka (UMKM) itu berkompetisi dengan usaha lain, bahkan yang besar," kata dia saat dihubungi Minggu (10/1).

Ronald menuturkan penyerapan produk-produk UMKM harus dipetakan secara jelas oleh pemerintah. Tujuannya, agar pelaku usaha di sektor kecil dan menengah bisa mengetahui pasarnya secara jelas. Nantinya produk yang dihasilkan akan seirama dengan kebutuhan yang dimilki pemerintah dan BUMN.

Kemampuan UMKM untuk beradaptasi telah terlihat di tengah pandemi. Misal, banyak pelaku usaha yang mengalihkan produksinya ke produk-produk kesehatan walau sebelumnya mereka menghasilkan produk nonkesehatan.

Pendampingan, kata Ronald, menjadi krusial untuk meningkatkan business knowledge dan market knowledge agar UMKM bisa berkembang. Dengan begitu, apa yang diamanatkan dalam Undang Undang Cipta Kerja mengenai kewajiban kementerian/lembaga menyerap produk UMKM hingga 40% dari pagu anggaran bisa berjalan dengan efektif.

"Mungkin perlu ada kejelasan pengadaan barang/jasa pemerintah ini yang akan dibutuhan apa, harga masuk akal. Bila itu terjadi, nanti semua akan gotong royong dan UMKM dapat berkembang dengan sendirinya," terang Ronald.

Lebih lanjut, dia mengatakan penyerapan produk UMKM perlu dijalankan meski pandemi nantinya telah berakhir. Apalagi, UMKM memiliki peranan besar terhadap perekonomian nasional. Ronald berharap nantinya pelaku usaha yang saat ini masih dalam skala mikro perlahan dapat naik kelas.

Saat menyoal digitalisasi, dia menilai itu merupakan keniscayaan. Terlebih pandemi memaksa sebagian besar kegiatan ekonomi beralih memanfaatkan sarana digital. Meski saat ini banyak market place yang menjadi sarana UMKM menajajakan produknya, Ronald bilang, UMKM masih tetap bersaing dengan kemampuan sendiri.

"Market place itu ialah tools, mereka tidak bsa meningkatkan kapasitas UMKM. UMKM masih bertarung sendiri. Memang ada yang berhasil, tetapi itu cukup berat karena kurangnya business knowledge tadi," imbuh Ronald.

"Perlu pengelolaan terpadu dan inkubasi proses. Sebenarnya banyak pengusaha yang ingin bantu, perlu digital platform, pendataan yang terintegrasi, jadi antarK/L bisa punya program sendiri dan itu harus dikoordinasi oleh Kemenkop sehingga data terpusat," sambungnya.

Apindo, kata Ronald, saat ini tengah mengupayakan melahirkan platform khusus untuk pelaku UMKM agar bisa meningkatkan business dan market knowledge. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pendampingan yang diberikan kepada sektor usaha itu.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno mengatakan pemerintah juga perlu menggenjot pelaku UMKM di desa-desa atau pelosok daerah untuk meningkatkan penjualan produk usaha mereka.

"UMKM cirinya kreatif produk dan biasanya di daerah sulit menjual dan kalau ada pesanan lebih banyak, sulit mencari pembiayaan," jelas Benny.

Dia menyarankan selain keterlibatan pemerintah, pelaku UMKM di daerah juga aktif menggandeng pengusaha kreatif lain yang berada di kota besar agar produk mereka dapat terjual di tempat yang masyarakatnya memiliki konsumtif.

Bernas BBI

Salah satu upaya pemerintah untuk membangkitkan kembali perekonomian bagi UMKM yang terdampak pandemi covid-19 ialah dengan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Program ini disambut antusias para pelaku UMKM.

Salah satu perajin Ketut Seriponi, 46, misalnya, berharap dengan terlibat dalam pembinaan program Gernas BBI dapat meningkatkan pendapatan usahanya yang diberi nama Weaving Centre Poni's. Produk yang diijual ialah kain tenun Ikat Songket yang menggunakan bahan dasar benang sutera dengan warna alam.

Selama pandemi, dia mengaku penjualan usaha kain songketnya menurun signifikan. Sebelum covid-19, omzet yang diperoleh mendapat Rp30 juta hingga Rp40 juta. "Namun, selama pandemi penjualan kami menjadi Rp15 juta hingga Rp20 juta per bulan. Mudah-mudahan dengan ikut Gernas BBI dapat membantu promosi produk kami," jelas Ketut kepada Media Indonesia, Jumat (15/1).

Tempat usahanya sendiri berada di Buleleng, Bali, selama pandemi tidak lagi ramai dikunjungi wisatawan. Seperti diketahui, Pulau Dewata menjadi salah satu provinsi yang terdampak penurunan ekonomi selama pandemi.

Namun, Ketut berkeyakinan dengan program Gernas BBI bisa mengembalikan gairah minat wisatawan untuk berbelanja kain songket yang dibanderol seharga Rp3,5 juta hingga Rp7 juta.

Dia mengaku, keterlibatan dalam program tersebut karena diajak oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali.

"Saya kebetulan binaan Disperindag. Jadi, setiap ada kegiatan di dinas, kami para UMKM selalu dilibatkan dengan pelatihan atau pameran. Program ini tentu positif bagi kami," ungkap Ketut. (Ins/E-3)