visitaaponce.com

Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI Arjuna) Putra Aldino mengomentari adanya isu miring yang menyebutkan adanya monopoli bisnis di Lapas yang dilakukan oleh seorang anak menteri.

Dugaan ini muncul usai aktor Tio Pakusadewo menyampaikan adanya bisnis yang monopoli dalam penjara melalui potongan video. Kemudian, pernyataan Tio tersebut ditimpali oleh akun Twitter @PartaiSocmed yang menegaskan bahwa perusahaan yang dimaksud adalah Jeera Foundation.

Menurut Arjuna, untuk menunjuk adanya monopoli perlu ada bukti yang kuat, tidak bisa asal bicara. Terutama harus disertai pembuktian adanya konsentrasi pasar yang tinggi (penguasaan pasar), tingginya hambatan masuk pasar, hingga homogenitas produk/layanan yang menunjukan apakah struktur pasar memungkinkan untuk pembentukan suatu kartel atau tidak. Semua ini harus memenuhi syarat.

“Sebuah usaha atau bisnis bisa disebut monopoli ada syaratnya, harus disertai pembuktian baik secara structural evidence (bukti struktural) maupun conduct evidence (bukti perilaku). Jadi tidak bisa asal nuduh”, ungkap Arjuna melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Jumat (5/5).

Arjuna menyebutkan bisnis di wilayah Lapas seperti katering, koperasi dan pelatihan keterampilan sudah banyak yayasan yang sejak lama bergerak di bisnis tersebut. Bukan hanya Jeera Foundation. Jadi menurut Arjuna, kondisi tersebut tak bisa disebut sebagai monopoli. Untuk itu, publik perlu berhati-hati karena tuduhan tersebut sangat tendensius.

“Sudah banyak bisnis yang bergerak di Lapas, mulai dari katering, koperasi hingga pelatihan. Artinya pasarnya heterogen tidak bisa disebut monopoli. Kecuali hanya ada satu perusahaan beserta afiliasinya yang menghegemoni pasar tersebut. Ini heterogen. Tuduhan monopoli tendensius dan berbau politik”, tambah Arjuna

Arjuna mengingatkan agar masyarakat tidak mudah termakan hoaks dan tuduhan yang bersifat personal. Tanpa berdasar bukti yang jelas isu tersebut berpotensi mendeskriditkan seseorang. Apalagi menurut Arjuna saat ini kita sedang memasuki tahun politik, kabar hoaks seringkali digunakan untuk menjatuhkan lawan politik. (B-4)