visitaaponce.com

KPU Perlu Direstrukturisasi

KPU Perlu Direstrukturisasi
Jajaran Komisioner KPU Hasyim Asy'ari (kanan), Mochammad Afifuddin (tengah), Idham Holik (kiri), August Mellaz (belakang) di Sidang MK(MI/Usman Iskandar)

TUDINGAN gaya hidup pejabat KPU yang dinilai mewah oleh anggota DPR RI dalam rapat evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 senada dengan keresahan masyarakat sipil selama ini. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati berpendapat, gaya hidup mewah lebih ditonjolkan pejabat KPU saat ini ketimbang integritas dan kinerja.

"Harusnya KPU dilakukan restrukturisasi karena komisioner KPU yang demikian tidak layak untuk dipertahankan," kata Neni kepada Media Indonesia, Kamis (16/5).

Neni menyentil KPU yang kerap mengadakan rapat koordinasi dengan menyewa penyanyi dangdut hingga saweran. Selain itu, ia juga menyoroti jajaran KPU yang bolak-balik ke luar negeri dengan dalih dinas.

Baca juga : Bawaslu Respons soal Politik Uang di Pemilu 2024

Pada titik ini, Neni menyarankan KPK untuk ambil peran guna mengecek dan menyelidiki gaya hidup mewah para pejabat di KPU. "Saya justru khawatir semakin dibiarkan ini akan berdampak pada legitimasi lembaga KPU," pungkasnya.

Tudingan gaya hidup mewah pejabat KPU disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Riswan Tony dalam rapat evaluasi Pemilu 2024 bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, pada Rabu (15/5). Ia menyindir gaya hidup pejabat KPU layaknya tokoh Don Juan.

"Bukan apa-apa. Kaget ini, punya uang Rp56 triliun kaget. Akibatnya, ada yang kayak Don Juan, nyewa private jet, belum lagi dugemnya," kata Riswan.

“Bukan kita enggak dengar, itu pasti DKPP tahu, enggak mungkin enggak tahu. Belum lagi wanitanya," pungkasnya. (Tri/Z-7)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat