KPU Perlu Direstrukturisasi
![KPU Perlu Direstrukturisasi](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/05/e49613d2a39478009fd422791dbd816a.jpg)
TUDINGAN gaya hidup pejabat KPU yang dinilai mewah oleh anggota DPR RI dalam rapat evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 senada dengan keresahan masyarakat sipil selama ini. Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati berpendapat, gaya hidup mewah lebih ditonjolkan pejabat KPU saat ini ketimbang integritas dan kinerja.
"Harusnya KPU dilakukan restrukturisasi karena komisioner KPU yang demikian tidak layak untuk dipertahankan," kata Neni kepada Media Indonesia, Kamis (16/5).
Neni menyentil KPU yang kerap mengadakan rapat koordinasi dengan menyewa penyanyi dangdut hingga saweran. Selain itu, ia juga menyoroti jajaran KPU yang bolak-balik ke luar negeri dengan dalih dinas.
Baca juga : Bawaslu Respons soal Politik Uang di Pemilu 2024
Pada titik ini, Neni menyarankan KPK untuk ambil peran guna mengecek dan menyelidiki gaya hidup mewah para pejabat di KPU. "Saya justru khawatir semakin dibiarkan ini akan berdampak pada legitimasi lembaga KPU," pungkasnya.
Tudingan gaya hidup mewah pejabat KPU disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Riswan Tony dalam rapat evaluasi Pemilu 2024 bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, pada Rabu (15/5). Ia menyindir gaya hidup pejabat KPU layaknya tokoh Don Juan.
"Bukan apa-apa. Kaget ini, punya uang Rp56 triliun kaget. Akibatnya, ada yang kayak Don Juan, nyewa private jet, belum lagi dugemnya," kata Riswan.
“Bukan kita enggak dengar, itu pasti DKPP tahu, enggak mungkin enggak tahu. Belum lagi wanitanya," pungkasnya. (Tri/Z-7)
Terkini Lainnya
Bawaslu Temukan Ribuan Petugas Pantarlih Terafiliasi Parpol, Ini Respons KPU
Petugas Pantarlih Terafiliasi Parpol Bisa Mendegradasi Kepercayaan Publik terhadap Penyelenggaraan Pilkada
Geopolitik Berbeda pada Pilkada 2024, Parpol di KIM Harus Saling Memahami
Ribuan Petugas Pantarlih Diduga Terlibat dalam Partai Politik
Proses PAW Hasyim Asy'ari Harus Dipercepat
Proses Penggantian Hasyim Asy'ari Harusnya tidak Makan Waktu Lama
Surya Paloh: NasDem dan PKB tidak Boleh Berpisah
Anggota DPD Dukung Irman Gusman
Sirekap akan Digunakan untuk Pilkada 2024
KPU Fokus Laksanakan Pemilu Ulang di Sejumlah Tempat Akhir Pekan Ini
Mahfud Sebut 3 Mobil Dinas, Pesawat Jet, dan Fasilitas Asusila, Ini Jawaban KPU
Peroleh Hasil Pilkada 2024 secara Cepat, Publik Tetap Butuh Sirekap
Pezeshkian dan Babak Baru Politik Iran
Hamzah Haz Politisi Santun yang Teguh Pendirian
Wantimpres jadi DPA: Sesat Pikir Sistem Ketatanegaraan
Memahami Perlinsos, Bansos, dan Jamsos
Menyempitnya Ruang Fiskal APBN Periode Transisi Pemerintahan
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap