visitaaponce.com

WAKIL Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan realisasi penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai Rp483,62 triliun, 69,6% dari pagu yang tersedia sebesar Rp695,2 triliun hingga 14 Desember 2020. 

Akselerasi penyerapan anggaran program itu akan terus diupayakan hingga tutup buku anggaran tahun ini.

“Hampir 70% dari pagu, realisasi akan kita lanjutkan sampai dengan akhir tutup tahun,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN secara virtual, Senin (21/12).

Dia merinci, realisasi itu berasal dari anggaran pada pos kesehatan yang mencapai Rp47,05 triliun, atau 47% dari pagu sebesar Rp99,5 triliun. 

Suahasil bilang, penyerapan anggaran di bidang kesehatan ini diprediksi hanya akan mencapai Rp63,06 triliun. Sisa anggaran yang tidak terserap akan digunakan untuk menambal pendanaan program vaksinasi di 2021.

Lalu pada pos perlindungan sosial, tercatat realisasinya telah mencapai Rp217,16 triliun, atau sekitar 94,3% dari pagu Rp230,21 triliun. Ragam perlindungan sosial yang diberikan pemerintah, imbuh Suahasil, menekan laju penambahan tingkat kemiskinan secara signifikan.

“Ini menekan laju kemiskinan ke tingkat 8,99% dari yang kalau tidak ada upaya perlindungan sosial yang signifikan, maka angka kemiskinan itu bisa saja meningkat ke angka 10,96% karena pandemi covid-19. Jadi angka kemiskinan bisa kita cegah naik dan kita tahan di angka sekitar 8,99% saja dengan anggaran perlindungan sosial ini dan tentu dengan kegiatan lain juga,” jelasnya.

Lalu pada pos dukungan sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah, tercatat realisasinya mencapai Rp65,68 triliun, atau 82% dari pagu Rp67,86 triliun. Anggaran PEN di bidang ini dilakukan melalui dukungan pelaksanaan program padat karya, hibah kepada pemda, dan pemulihan ekonomi daerah.

Suahasil menyebutkan, setidaknya sebanyak 2,25 tenaga kerja dilibatkan dalam program padat karya yang pendanaanya berasal dari anggaran PEN tersebut. Pun demikian dengan dukungan PEN pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, sebanyak 1,39 juta tenaga kerja terserap dari program yang dijalankan oleh pemda.

Lalu pada pos dukungan UMKM tercatat realisasinya mencapai Rp106,46 triliun, atau 92% dari pagu Rp116,31 triliun. Realisasi itu berasal dari dilakukannya dukungan permodalan UMKM, subsidi bunga dan fasilitas bagi UMKM dalam mengakses perbankan serta lembaga keuangan.

“Realisasi outlooknya ini Rp112,56 triliun dan sebesar Rp3,67 triliun diperkirakan akan tersedia dan kita akan bawa ke pendanaan 2021. Semua yang kita bawa ke 2021 angka persisnya adalah pada saat tutup akhir tahun,” kata Suahasil.

Sedangkan pada pos insentif usaha, Suahasil mengakui terjadi perbedaan yang amat jauh dari perkiraan dan hitungan bendahara negara. Sebab, realisasi pada pos tersebut baru mencapai Rp49,12 triliun, atau 41% dari pagu tersedia Rp120,61 triliun. Dia mengatakan akan terus mengejar penggunaan insentif usaha ini hingga tutup buku anggaran di akhir 2020.

Kemudian pos terakhir ialah pembiayaan koorporasi. Suahasil mengatakan, realisasi di pos ini masih rendah lantaran pemerintah masih dalam tahap finalisasi peraturan ihwal penyertaan modal negara (PMN) kepada perusahaan BUMN. Tercatat, realisasinya baru Rp8,16 triliun, atau 13% dari pagu Rp60,73 triliun.

“Realisasi kita perkirakan akan bisa dipenuhi, saat ini sedang dalam tahap finalisasi untuk pemberian PMN,” pungkasnya. (OL-8)