visitaaponce.com

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, salah satu transformasi yang diusung Indonesia dalam Presidensi G20 ialah transformasi digital, termasuk di dalamnya transformasi industri menuju industri 4.0 serta transformasi Labour20 (L20).

"Sangat diharapkan bahwa L20 bisa membuat semacam piloting, contoh soal, ataupun lighthouse agar bisa didorong keberhasilan dari transformasi ini dan dari segi retraining reskilling, serta ditambah lagi dari segi kesejahteraan. Tentu ini bisa direplikasi oleh negara lain," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan dalam acara Kick-Off Meeting Labour20 di Jakarta, yang dikutip dari siaran pers, Senin (31/01)

Baca juga: Besok, Mendag Pastikan Harga Minyak Goreng Eceran Jadi Rp11.500

Pertemuan serikat pekerja mendapatkan pengakuan kelembagaan sebagai L20 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Perancis 2011. Pengakuan tersebut membuat L20 sejajar dengan B20. Kemudian, pada KTT G20 di Los Cabos tahun 2012, pemimpin L20 dan B20 diundang Presiden Calderon dan sejak saat itu L20 dan B20 kembali bertemu dan berkolaborasi dalam G20.

"Delegasi serikat pekerja akan bertemu dengan pemimpin negara G20 yang menghadiri KTT, dan gagasan-gagasan ini tentu bisa untuk diusulkan dalam lingkup stabilisasi lapangan kerja, perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak krisis maupun terdampak pandemi covid-19," jelas Airlangga. 

Berkaitan dengan hal itu, Airlangga bilang, pemerintah di 2021 juga memberikan Bantuan Subsidi Upah dengan anggaran Rp8,8 triliun rupiah untuk 8,8 juta buruh atau pekerja. Selain itu, untuk meningkatkan keterampilan, Pemerintah meluncurkan Program Kartu Prakerja yang selama tahun 2020 hingga 2021 telah menjangkau 11,4 juta orang.

"Ini adalah program pertama Pemerintah secara full digital dari hulu ke hilir. Sekarang program ini juga telah memasukkan unsur face recognition. Jadi, sudah fully AI dan pembayarannya dari bendahara negara langsung ke e-wallet peserta," ujarnya. 

Intervensi pemerintah yang efektif serta structural reform dilakukan agar para pekerja mudah mendapat akses lapangan pekerjaan dan juga lapangan pekerjaan yang inklusif terutama bagi para penyandang disabilitas. "Kita harus juga mendorong agar seluruh kegiatan berbasis usaha memberikan tempat yang ramah bagi para penyandang disabilitas, sehingga ini menjadi tantangan inclusiveness ke depan," lanjut Airlangga. 

Dia berharap melalui L20 Indonesia dapat memimpin organisasi serikat pekerja kelompok negara-negara G20 dan juga undangan dari berbagai lembaga internasional agar dapat menyepakati terobosan aksi nyata untuk pemulihan dan perlindungan para tenaga kerja.

"Tentunya diharapkan adalah kita bisa tuntaskan dari kemiskinan maupun dari pengangguran. Pertemuan L20 dalam Presidensi G20 Indonesia juga perlu memberikan hasil nyata bagi negara-negara berkembang lainya dan juga negara-negara tertinggal lainnya. L20 tentunya juga harus memperjuangkan manfaat bagi kelompok pekerja rentan seperti kaum perempuan dan penyandang disabilitas. Seluruh dunia tahun ini akan memperhatikan Indonesia," pungkas Airlangga. (OL-6)