visitaaponce.com

PENGENDALIAN pandemi covid-19 tetap menjadi modal utama pemulihan ekonomi nasional termasuk di Jawa Timur. Untuk itu, protokol kesehatan tetap harus ditegakkan dan dijalankan apalagi kini ada varian baru Omicron. 

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengatakan, penegakan prokes yang dilakukan jangan sampai dimaknai untuk mengerem perekonomian. Pasalnya prokes bukan prasyarat untuk pemulihan ekonomi. 

Baca juga: Forum G20 Momentum Indonesia Miliki Posisi Strategis Bidang Ketenagakerjaan

"Jadi jangan kita merasa prasyarat dari pemulihan perekonomian adalah dilonggarkannya Prokes, bukan. Prokes tetap sama, prokes itu tidak bisa ditawar-tawar.  Itu kunci penting kita karena kalau kasus terlalu tinggi kita khawatir BOR meningkat kemudian nanti mempengaruhi pembatasan kegiatan," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Senin (31/1). 

Terkait ekonomi, di masa pandemi ini, Jatim masih menjadi penyumbang ekonomi terbesar kedua terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia dengan kontribusi 14,58%. Menurut Emil, hal ini karena banyak sekali para entrepreneur di sini, kemudian perdagangan banyak terjadi disini, dan juga banyak pabrik-pabrik sehingga kegiatan ekonomi banyak sekali terlaksana di Jatim. 

"Kalau kita cermati dari sisi share PDRB, yang terbesar adalah industri pengolahan kontribusinya 30,71% dengan mengalami growth 2,93%. Kalau pertanian kenapa (growth) cuma 0,28%? Karena pertanian berbanding lurus dengan ketersediaan lahan walaupun bu Gubernur mengumumkan kita produsen padi terbesar, tapi memang ada limitation makanya kita dorong nilai tambahnya di industri pengolahan," ujarnya. 

Sementara itu, salah satu upaya sinergi Pemda Jatim dengan korporasi ialah dengan mendorong dan mengembangkan kawasan-kawasan industri agar korporasi nyaman melakukan produksi di wilayahnya. 

"JIIPE sudah punya supply air yang memadai, KIG, Maspion Industrial Estate (MIE), kawasan industri tuban dan seterusnya. Kawasan industri memang banyak di utara tapi sekarang di sepanjang Kertosono sampai Ngawi kita dorong juga (kawasan industri) karena padat karya sangat potensial di sana," ucap Emil. 

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur, Harmanta mengatakan, untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi Jawa Timur diperlukan strategi jangka pendek dan menengah – panjang melalui empat strategi kunci. 

Strategi pertama adalahmenjadikan Jawa Timur sebagai Lead Export Industri Manufaktur. Strategi kedua, membawa Jawa Timur sebagai lumbung pangan nusantara. Strategi ketiga yakni, optimalisasi proses digitalisasi ekonomi Jawa Timur. Dan strategi terakhir adalah meningkatkan Inklusivitas Ekonomi Jatim melalui Pengembangan UMKM, Ekonomi Syariah, Pariwisata. 

"(Keempat strategi) ini sebagai upaya mendorong investasi yang memiliki multiplier tinggi bagi perekonomian. UMKM dan ekonomi syariah yang juga merupakan penopang ekonomi Jawa Timur berpotensi besar dalam mendorong akselerasi investasi dengan multipliereffect yang tinggi terhadap ekonomi Jawa Timur. BI Provinsi Jawa Timur bersama stakeholder terkait secara konsisten mendukung pengembanganUMKM dan ekonomi syariah di Jawa Timur melalui 3K (Kemitraan, Kapasitas, Ketentuan) dan 1P (Pembiayaan) melalui perluasan akses pembiayaan," jelas Harmanta. 

Dalam kesempatan yang sams, SEVP Operasi PT Petrokimia Gresik, I Ketut Rusnaya membeberkan kontribusi Petrokimia Gresik kepada Pemda Jatim sebagai salah satu bentuk sinergi yang kuat. 

Menurutnya, salah satu kontribusinya ialah melalui program Makmur. Program ini memberikan pendampingan intensif kepada petani & budidaya pertanian berkelanjutan serta melibatkan rantai pasok dan didukung teknologi, dengan berbasis Triple Bottom-Line 3P (People, Planet, Profit) untuk memakmurkan Petani Indonesia 

"Kehadiran program ini karena melihat produktivitas pertanian yang rendah karena praktek Budidaya pertanian 

masih dilaksanakan secara tradisional.Kemudian kemampuan finansial petani terbatas, harga Agro-input Non Subsidi dianggap mahal oleh petani, rencana Pemerintah mengalihkan subsidi pupuk, minimnya akses petani ke Lembaga Keuangan, pembiayaan dari Tengkulak/penebas yang merugikan petani, dan belum terlindunginya dari resiko gagal (tanam, panen, bencana alam dan sejenisnya), serta infrastruktur pertanian yang masih terbatas," ucap Rusnaya. 

Selain itu, Direktur Pemasaran Bank BPR Jawa Timur, Bambang Rushadi mengungkapkan, untuk ikut berperan dalampertumbuhan perekonomian Jawa Timur, pihaknya berkomitmen mengembangkan UMKMKutamanya sektor pertanian dan sektor perekonomian lainnyaserta meningkatkan layanan berbasis digital. 

"Per September 2021, kredit yang disalurkan sebesar Rp2 triliun di mana 76% di antaranya merupakan kredit modal kerja (KMK)," kata Bambang. 

Sedangkan bentuk sinergi yang dilakukan BPR Jatim diantaranya dengan pemerintah desa mengembangkan wisata desa dan Bumdes, pesantren melalui OPOP dan pemberdayaan, sekolah, kredit dana bergulir, UMKM binaan dan sebagainya. (OL-6)