visitaaponce.com

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan peningkatan kinerja layanan sertifikasi jaminan mutu produk perikanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Jawa Timur. Hal ini menyusul launching Quality Assurance Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari Hulu sampai Hilir pada Kampung Budidaya Bandeng Gresik di Pudak Gallery UMKM Gresik, Jawa Timur, Kamis (21/4).
 
Peningkatan layanan sertifikasi menurutnya sangat penting, guna mendongkrak kinerja ekspor produk perikanan dari Provinsi Jawa Timur, khususnya Gresik. "KKP ini melalui Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) harus berupaya semaksimal mungkin, dorong UMKM di Gresik ini agar segera tersertifikasi, ini penting, ekspor hasil perikanan kita agar meningkat," ujar Menteri Trenggono.

Sebagai salah satu sentra perikanan budidaya di Jawa Timur sekaligus produsen ikan bandeng terbesar di Indonesia, volume bandeng Kabupaten Gresik pada tahun 2020 sebesar 87.119 ton atau setara Rp1,4 triliun dari total produksi perikanan budidaya sebesar 138.578 ton. Adapun total luas area budidaya seluas 28.000 Ha.

Hadir mendampingi Menteri Trenggono, Plt. Kepala BKIPM Hari Maryadi mengatakan, Gresik memiliki banyak UMKM perikanan dengan berbagai produk perikanan yang berpotensi ekspor. Target BKIPM ke depan adalah ikan dan produk perikanan yang diproduksi/ditangkap dan diolah bebas hama penyakit ikan ber berbahaya, memenuhi syarat mutu dan berorientasi ekspor. "Untuk itu diperlukan upaya berkesinambungan untuk mendorong UMKM perikanan lainnya untuk bisa memenuhi persyaratan jaminan mutu hasil perikanan sesuai standar ekspor sesuai arahan Bapak Menteri Trenggono," terang Hari.

Sementara itu, berdasarkan hasil verifikasi QA oleh BKIPM Surabaya II terhadap 6 kelompok pembudidaya Ikan Bandeng dan satu orang pembudidaya di Dusun Sumbersuci, Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, diketahui bahwa kemampuan unit usaha dalam pemenuhan standar berbudidaya bandeng masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, Hasim selaku Kepala BKIPM Surabaya II memberikan saran perbaikan  terhadap sejumlah hal. "Dapat diusulkan untuk diproses Self Declare guna pemenuhan persyaratan cara budidaya ikan yang baik untuk skala mikro hingga kecil. Sehingga ke depan, produk usaha budidaya bandeng dari Dusun Sumbersuci, Desa Pangkah Wetan diyakini dapat men-supply pasar ekspor melalui mini plant atau suplier yang telah memiliki sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)," kata Hasim di sela acara.

Sementara itu Kris Budihardjo, Ketua Umum Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) mendukung 100% pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal oleh KKP. Kris yakin pembangunan kampung perikanan budidaya, sosialisasi dan pelatihan yang ditindaklanjuti dengan pemberian sertifikat CPIB kepada UMKM/supplier bisa membuat pelaku usaha mamahami dan dapat mewujudkan standar mutu yang dipersyaratkan. "Hal ini dapat menumbuhkan kebanggaan dan kepercayaan diri pelaku usaha perikanan mikro kecil menengah dalam berbisnis serta memenuhi standar mutu internasional. Juga bisa digunakan untuk kepentingan kredit perbankan", tutur Kris.

Pada 2022, BKIPM menargetkan memberikan pelatihan dan menyertifikasi CPIB kepada 10.000 UMKM/Supplier di seluruh Indonesia. Rangkaian kegiatan meliputi sosialisasi penerapan jaminan mutu hasil perikanan pada UMKM perikanan, serta penyerahan sertifikat CPIB, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), dan CKIB (Cara Karantina Ikan yang Baik) pada para pelaku usaha perikanan. (OL-12)