visitaaponce.com

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perbankan masih mendominasi sektor keuangan di Indonesia, jauh melampaui asuransi. Pada 2021, aset perbankan menyumbang 70% dari keseluruhan aset sektor keuangan. Sementara itu, aset industri asuransi hanya menyumbang 13%. 

"Padahal aset asuransi terus tumbuh dalam enam tahun terakhir. Kontribusi aset asuransi terhadap PDB itu dapat mencapai 9,6%. Data ini menegaskan fakta bahwa penetrasi industri asuransi yang seharusnya ada di Indonesia masih sangat rendah," ungkapnya dalam Indonesia Financial Group (IFG) International Conference 2022, Senin (30/5)

Baca juga: Kemenag Sodorkan Biaya Tambahan Haji Sebesar Rp1,4 Triliun

Merujuk data dari Swiss Resigma 2020, kata Sri Mulyani, penetrasi asuransi di Indonesia ditunjukkan dengan rasio premi PDB berada pada tingkat 1,9% bahkan lebih rendah dibandingkan negara lain di ASEAN seperti Singapura 9,5%, Thailand, 5-3%, Malaysia 5,4% dan Vietnam 2,3%. 

Rendahnya penetrasi dan kepadatan asuransi di Indonesia juga menyiratkan pangsa pasar asuransi masih sangat luas dan terbuka untuk ekspansi dan pengembangan lebih lanjut. 

Namun menurutnya terdapat beberapa tantangan dalam meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia. "Menurut Survei Nasional dekade lama 2019 tentang literasi dan inklusi keuangan, indeks literasi asuransi hanya sebesar 19,4%. Ini sudah meningkat 4% Dibandingkan 2016, sementara inklusi saat itu hanya 13,2%. Indeks literasi dan inklusi asuransi jauh lebih rendah dibandingkan dengan sektor perbankan yang masing-masing sebesar 26,1% dan 73,9%," terang Sri Mulyani.

Rendahnya tingkat literasi dan inklusi asuransi tersebut juga dapat menunjukkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang manfaat asuransi masih sangat dangkal. Hal ini disebabkan oleh akses dan informasi tentang manfaat asuransi yang masih terbatas dan belum sepenuhnya tersedia atau mudah dipahami. 

Tantangan lain untuk meningkatkan tingkat penetrasi industri asuransi sendiri adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan kegiatan profesional.

Sri Mulyani menekankan pemerintah saat ini juga tengah berdiskus dengan pemangku kepentingan untuk merancang kebijakan dan regulasi terkait kebijakan perlindungan masyarakat melalui asuransi.

"Reformasi sektor keuangan bukan hanya tugas pemerintah dan parlemen saja. Tetapi juga seluruh industri dan masyarakat. Pemerintah terbuka terhadap masukan konstruktif dari para pelaku jasa keuangan, investor, mitra internasional, lembaga penelitian, pakar maupun dari masyarakat umum dengan sinergi dan upaya yang terpadu. Semoga reformasi sektor keuangan Indonesia juga menjawab atau mampu menjawab apa yang perlu dikembangkan," pungkasnya. (OL-6)